Detik.com News
Detik.com
Rabu, 24/10/2012 17:23 WIB

Jokowi Bakal Teken Kenaikan UMP DKI 2013, Asalkan..

Ray Jordan - detikNews
 Jokowi Bakal Teken Kenaikan UMP DKI 2013, Asalkan..
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani persetujuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013. Namun harus ada syarat jika dia akan menyetujui hal itu. Apa itu?

"Ya sepanjang win-win solution, saya kira ada dewan pengupahan dibicarakan bersama-sama. Kalau semua sudah setuju, saya tandatangan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Menurut Jokowi, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum menyampaikan hasil pertemuannya dengan buruh yang menuntut kenaikan UMP DKI. Namun, dirinya dan Ahok akan membicarakan hal itu.

"Itu nanti akan dibahas secara khusus," kata dia.

Sebelumnya, ribuan buruh menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jl Medan Merdeka Selatan. Mereka menuntut kenaikan UMP DKI, penghapusan upah murah dan outsourcing. Saat buruh menggeruduk, Jokowi sedang sidak sehingga Ahok yang menemui buruh.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nik/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%