Detik.com News
Detik.com

Rabu, 24/10/2012 17:23 WIB

Jokowi Bakal Teken Kenaikan UMP DKI 2013, Asalkan..

Ray Jordan - detikNews
 Jokowi Bakal Teken Kenaikan UMP DKI 2013, Asalkan..
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani persetujuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013. Namun harus ada syarat jika dia akan menyetujui hal itu. Apa itu?

"Ya sepanjang win-win solution, saya kira ada dewan pengupahan dibicarakan bersama-sama. Kalau semua sudah setuju, saya tandatangan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Menurut Jokowi, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum menyampaikan hasil pertemuannya dengan buruh yang menuntut kenaikan UMP DKI. Namun, dirinya dan Ahok akan membicarakan hal itu.

"Itu nanti akan dibahas secara khusus," kata dia.

Sebelumnya, ribuan buruh menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jl Medan Merdeka Selatan. Mereka menuntut kenaikan UMP DKI, penghapusan upah murah dan outsourcing. Saat buruh menggeruduk, Jokowi sedang sidak sehingga Ahok yang menemui buruh.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%