detikcom
Rabu, 24/10/2012 17:23 WIB

Jokowi Bakal Teken Kenaikan UMP DKI 2013, Asalkan..

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani persetujuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013. Namun harus ada syarat jika dia akan menyetujui hal itu. Apa itu?

"Ya sepanjang win-win solution, saya kira ada dewan pengupahan dibicarakan bersama-sama. Kalau semua sudah setuju, saya tandatangan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Menurut Jokowi, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum menyampaikan hasil pertemuannya dengan buruh yang menuntut kenaikan UMP DKI. Namun, dirinya dan Ahok akan membicarakan hal itu.

"Itu nanti akan dibahas secara khusus," kata dia.

Sebelumnya, ribuan buruh menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jl Medan Merdeka Selatan. Mereka menuntut kenaikan UMP DKI, penghapusan upah murah dan outsourcing. Saat buruh menggeruduk, Jokowi sedang sidak sehingga Ahok yang menemui buruh.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nik/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%