detikcom
Rabu, 24/10/2012 09:03 WIB

Hari ke-9 Jokowi

Sidak Puskesmas Sentiong, Jokowi Periksa Gigi

Sukma Indah Permana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali sidak ke Puskesmas Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Kali ini, Jokowi menyempatkan diri terlibat dalam antrean pendaftaran pasien dan memeriksakan gigi di puskesmas tersebut.

Pantauan detikcom, Jokowi hadir lebih dulu dari beberapa staf Balai Kota dan rombongan wartawan yang mengejar agenda sang gubernur. Jokowi datang di puskemas tersebut sekitar pukul 08.15 WIB dan sudah berada di dalam antrean para pasien yang mendaftar untuk berobat.

Mantan Wali Kota Solo ini rupanya ingin mengetahui bagaimana proses pelayanan Puskesmas Kramat Sentiong kepada para masyarakat. Jokowi pun ikut mengantre untuk mendapatkan nomor urut pemeriksaan pasien.

"Saya ingin tahu prosesnya periksa di puskesmas, mau periksa gigi," kata Jokowi, Rabu (24/10/2012).

Setelah mendapat nomor antrean, Jokowi dipersilakan untuk naik ke lantai dua Puskesmas Keramat Sentiong. Di lantai tersebut terdapat ruang periksa dokter gigi.

Jokowi berada di ruang tersebut tidak lama, kurang dari lima menit dan langsung turun ke lantai dasar.

"Ternyata sudah ada pemeriksaan dokter, bagus, bagus. Jam 08.00 WIB sudah buka, dokternya sudah periksa," puji Jokowi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%