detikcom
Senin, 22/10/2012 17:50 WIB

Antisipasi Perubahan Kepulangan Haji, Garuda Siapkan Jadwal Real Time

Luhur Hertanto - detikNews
Jeddah - Tahap penerbangan pemulangan jemaah haji ke Indonesia dimulai 31 Oktober hingga 1 Desember 2012. Bagi keluarga yang ingin memantau jadwalnya secara real time, Garuda Indonesia sediakan situs yang bisa diakses.

"Untuk jadwal penerbangan, dua tahun ini bisa dilihat di www.haji-ga.com," kata VP Pelayanan Haji Garuda Indonesia, Hadi Syahrean, di Jeddah, Arab Saudi, Senin (22/10/2012).

Jadwal penerbangan pemulangan jemaah haji disusun berupa tabel sederhana. Di situ bisa dipantau jadwal penerbangan setiap hari berdasar kelompok terbang dan embarkasi tujuan.

"Untuk jadwal keberangkatannya menggunakan waktu setempat di sini, sedangkan kedatangannya pakai WIB, WIT, WITA sesuai embarkasi tujuan," jelas Hadi.

Namun diingatkannya, ada saja peluang perubahan jadwal. Bila sampai terjadi keterlambatan penerbangannya dari Jeddah dan Mekkah, otomatis jadwal tibanya pesawat di bandara embarkasi akan berubah.

"Setiap ada perubahan, jadwal di situs menyesuaikan. Begitu take off, jadwal langsung disesuaikan dengan lama penerbangannya ke bandara tujuan," papar pria yang sejak 1998 bertugas di Posko Haji Jeddah.

Sejak dimulai penerbangan pada 21 September 2012, maka Garuda Indonesia telah menerbangkan 295 kloter. Jumlah penumpang tercatat 112.473 yang berasal dari 10 embarkasi di seluruh Indonesia.

Untuk penerbangan haji tahun ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 15 pesawat berbadan lebar. Terdiri dari sebuah Boeing 767-300ER, tiga unit pesawat Boeing 747-400, dan sebelas pesawat Airbus 330.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(lh/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%