detikcom

Senin, 22/10/2012 17:16 WIB

Ical: Caleg Partai Golkar 2014 Ditentukan Melalui Survei

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Partai Golkar menggunakan mekanisme survei internal untuk menentukan calon legislatifnya pada 2014. Siapa yang terpopuler, dialah yang akan menjadi caleg dari Golkar.

"Yang memilih caleg adalah rakyat bukan Partai Golkar, oleh karenanya kita gelar survei siapa yang populer. Kalau dia tidak populer, padahal kita ingin menang, tidak bisa," kata ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam rapat pendapat umum dengan pimpinan DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2012).

Menurutnya, siapa yang populer menurut survei maka itu yang akan dipilih partai Golkar sebagai caleg, karena bisa mendapat suara rakyat. Meski di luar itu ada mekanisme hak prerogatif ketua umum sebanyak 10 persen untuk menentukan caleg diluar survei.

"Memang dalam usulan DPP dalam Rapimnas, salah satu syarat adalah sudah menjadi anggota selama minimal 5 tahun, tapi ada hak preogatif ketua umum yang 10 persen," kata Ical.

"Jadi bagi orang-orang populer yang belum masuk partai Golkar bisa dipilih," imbuhnya.

Ditemui usai rapat dengan kelompok pimpinan DPD, Ical menerangkan bahwa popularitas yang dimaksudnya untuk dijadikan caleg Golkar bukan berarti dari kalangan artis. Tetapi siapa saja yang dinilai bagus dan elektabilitasnya tinggi.

"Ngga harus artis, yang rakyat mau memilih, itu didasarkan pada survei. Jadi ada orang-orang yang ingin pindah ke partai Golkar, atau yang tadinya tidak berpartai, tapi dia berdasarkan survei dia bagus, itu akan dilakukan pengesahan oleh ketua umum," terang Ical.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/mpr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%