Senin, 22/10/2012 17:16 WIB

Ical: Caleg Partai Golkar 2014 Ditentukan Melalui Survei

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Partai Golkar menggunakan mekanisme survei internal untuk menentukan calon legislatifnya pada 2014. Siapa yang terpopuler, dialah yang akan menjadi caleg dari Golkar.

"Yang memilih caleg adalah rakyat bukan Partai Golkar, oleh karenanya kita gelar survei siapa yang populer. Kalau dia tidak populer, padahal kita ingin menang, tidak bisa," kata ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam rapat pendapat umum dengan pimpinan DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2012).

Menurutnya, siapa yang populer menurut survei maka itu yang akan dipilih partai Golkar sebagai caleg, karena bisa mendapat suara rakyat. Meski di luar itu ada mekanisme hak prerogatif ketua umum sebanyak 10 persen untuk menentukan caleg diluar survei.

"Memang dalam usulan DPP dalam Rapimnas, salah satu syarat adalah sudah menjadi anggota selama minimal 5 tahun, tapi ada hak preogatif ketua umum yang 10 persen," kata Ical.

"Jadi bagi orang-orang populer yang belum masuk partai Golkar bisa dipilih," imbuhnya.

Ditemui usai rapat dengan kelompok pimpinan DPD, Ical menerangkan bahwa popularitas yang dimaksudnya untuk dijadikan caleg Golkar bukan berarti dari kalangan artis. Tetapi siapa saja yang dinilai bagus dan elektabilitasnya tinggi.

"Ngga harus artis, yang rakyat mau memilih, itu didasarkan pada survei. Jadi ada orang-orang yang ingin pindah ke partai Golkar, atau yang tadinya tidak berpartai, tapi dia berdasarkan survei dia bagus, itu akan dilakukan pengesahan oleh ketua umum," terang Ical.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%