Jumat, 19/10/2012 21:49 WIB

Jokowi Diminta Kawal Kasus Hukum Blok A Pasar Tanah Abang

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Pasar Blok A Tanah Abang terancam terlepas dari tangan Pemprov DKI. Saat ini kasusnya tengah bergulir di pengadilan. Jokowi selaku pemimpin Jakarta pun diminta untuk tetap kawal kasus ini, jangan hanya menyerahkan kepada pengacara.

"Harus ada gubernur masuk di sana untuk menjawab. Karena ini aset pemerintah, tidak sewajarnya melepaskan masalah ini. Nggak mungkin lawyer dikontrak oleh perusahaan daerah, menurut saya seharusnya difasilitasi pemerintah provinsi," ujar anggota DPRD DKI, Slamet Nurdin, saat dihubungi, Jumat (19/10/2012).

Menurut dia aset Pemprov DKI di Pasar Jaya sangat besar. Karena itu Jokowi jangan sampai kurang perhatian pada kasus ini.

"Lakukan win-win solution gitu saja, jangan diadu dengan pengacara. Justru harus ada hal baru untuk Jakarta. Jadi misalkan kalah, gubernur akan ganti direkturnya doang, tapi nggak habis-habis masalahnya," sambung Slamet.

Dari berbagai sumber, PD Pasar Jaya menilai status pengelolaan Pasar Blok A ilegal. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja sama seharusnya berakhir di tahun 2008. Namun kerja sama diperpanjang hingga 16 Desember 2009, lalu berlaku status quo hingga 1 April 2011. Permintaan perpanjangan kerja sama sat itu ditolak PD Pasar Jaya karena ada isi kerja sama yang dinilai melemahkan PD tersebut.

Berdasarkan audit investigatif yang digelar BPKP dan dikeluarkan pada 26 Maret 2012, terdapat kerugian negara dari pendapatan yang tidak dapat direalisasi dengan nilai setidaknya Rp 179,56 miliar. Hal ini dikarenakan kesempatan Pasar Jaya mengelola Blok A menjadi tertunda.

Akhirnya sengketa berlanjut ke meja hijau. PT Priamanaya mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur lantaran menilai PD Pasar Jaya melakukan wanprestasi. Gugatan yang diajukan berisi tuntutan agar PD Pasar Jaya menyerahkan pengelolaan Pasar Blok A kepada PT PDI selama jangka waktu 20 tahun kepada PT Priamanaya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%