detikcom
Jumat, 19/10/2012 21:49 WIB

Jokowi Diminta Kawal Kasus Hukum Blok A Pasar Tanah Abang

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Pasar Blok A Tanah Abang terancam terlepas dari tangan Pemprov DKI. Saat ini kasusnya tengah bergulir di pengadilan. Jokowi selaku pemimpin Jakarta pun diminta untuk tetap kawal kasus ini, jangan hanya menyerahkan kepada pengacara.

"Harus ada gubernur masuk di sana untuk menjawab. Karena ini aset pemerintah, tidak sewajarnya melepaskan masalah ini. Nggak mungkin lawyer dikontrak oleh perusahaan daerah, menurut saya seharusnya difasilitasi pemerintah provinsi," ujar anggota DPRD DKI, Slamet Nurdin, saat dihubungi, Jumat (19/10/2012).

Menurut dia aset Pemprov DKI di Pasar Jaya sangat besar. Karena itu Jokowi jangan sampai kurang perhatian pada kasus ini.

"Lakukan win-win solution gitu saja, jangan diadu dengan pengacara. Justru harus ada hal baru untuk Jakarta. Jadi misalkan kalah, gubernur akan ganti direkturnya doang, tapi nggak habis-habis masalahnya," sambung Slamet.

Dari berbagai sumber, PD Pasar Jaya menilai status pengelolaan Pasar Blok A ilegal. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja sama seharusnya berakhir di tahun 2008. Namun kerja sama diperpanjang hingga 16 Desember 2009, lalu berlaku status quo hingga 1 April 2011. Permintaan perpanjangan kerja sama sat itu ditolak PD Pasar Jaya karena ada isi kerja sama yang dinilai melemahkan PD tersebut.

Berdasarkan audit investigatif yang digelar BPKP dan dikeluarkan pada 26 Maret 2012, terdapat kerugian negara dari pendapatan yang tidak dapat direalisasi dengan nilai setidaknya Rp 179,56 miliar. Hal ini dikarenakan kesempatan Pasar Jaya mengelola Blok A menjadi tertunda.

Akhirnya sengketa berlanjut ke meja hijau. PT Priamanaya mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur lantaran menilai PD Pasar Jaya melakukan wanprestasi. Gugatan yang diajukan berisi tuntutan agar PD Pasar Jaya menyerahkan pengelolaan Pasar Blok A kepada PT PDI selama jangka waktu 20 tahun kepada PT Priamanaya.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%