detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 20:46 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 19/10/2012 21:49 WIB

Jokowi Diminta Kawal Kasus Hukum Blok A Pasar Tanah Abang

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Pasar Blok A Tanah Abang terancam terlepas dari tangan Pemprov DKI. Saat ini kasusnya tengah bergulir di pengadilan. Jokowi selaku pemimpin Jakarta pun diminta untuk tetap kawal kasus ini, jangan hanya menyerahkan kepada pengacara.

"Harus ada gubernur masuk di sana untuk menjawab. Karena ini aset pemerintah, tidak sewajarnya melepaskan masalah ini. Nggak mungkin lawyer dikontrak oleh perusahaan daerah, menurut saya seharusnya difasilitasi pemerintah provinsi," ujar anggota DPRD DKI, Slamet Nurdin, saat dihubungi, Jumat (19/10/2012).

Menurut dia aset Pemprov DKI di Pasar Jaya sangat besar. Karena itu Jokowi jangan sampai kurang perhatian pada kasus ini.

"Lakukan win-win solution gitu saja, jangan diadu dengan pengacara. Justru harus ada hal baru untuk Jakarta. Jadi misalkan kalah, gubernur akan ganti direkturnya doang, tapi nggak habis-habis masalahnya," sambung Slamet.

Dari berbagai sumber, PD Pasar Jaya menilai status pengelolaan Pasar Blok A ilegal. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja sama seharusnya berakhir di tahun 2008. Namun kerja sama diperpanjang hingga 16 Desember 2009, lalu berlaku status quo hingga 1 April 2011. Permintaan perpanjangan kerja sama sat itu ditolak PD Pasar Jaya karena ada isi kerja sama yang dinilai melemahkan PD tersebut.

Berdasarkan audit investigatif yang digelar BPKP dan dikeluarkan pada 26 Maret 2012, terdapat kerugian negara dari pendapatan yang tidak dapat direalisasi dengan nilai setidaknya Rp 179,56 miliar. Hal ini dikarenakan kesempatan Pasar Jaya mengelola Blok A menjadi tertunda.

Akhirnya sengketa berlanjut ke meja hijau. PT Priamanaya mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur lantaran menilai PD Pasar Jaya melakukan wanprestasi. Gugatan yang diajukan berisi tuntutan agar PD Pasar Jaya menyerahkan pengelolaan Pasar Blok A kepada PT PDI selama jangka waktu 20 tahun kepada PT Priamanaya.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(vit/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%