Detik.com News
Detik.com

Jumat, 19/10/2012 16:26 WIB

Kasus Hukum Blok A Pasar Tanah Abang, Ahok: Jangan Kalah Lagi!

Prins David Saut - detikNews
Kasus Hukum Blok A Pasar Tanah Abang, Ahok: Jangan Kalah Lagi!
Jakarta - Pasar Blok A Tanah Abang terancam terlepas dari tangan Pemprov DKI. Sebab saat ini PT Priamanaya Djan International (PDI) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Soal gugatan ini, Wagub DKI Ahok mengingatkan agar jangan kalah lagi di pengadilan.

"Itu sudah di PD Pasar Jaya, bukan kita lagi. Jadi Pasar Jaya pakai pengacara. Ini wilayah hukum. Tapi kita harap jangan kalah lagi. Masa kalah mulu DKI, gawat bener... ha ha ha," ujar Ahok sambil tertawa di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Jika Pemprov DKI selalu kalah di pengadilan, maka hal itu akan memberikan dampak yang tidak baik di kemudian hari. Menurut Ahok, jika Pemprov DKI selalu kalah, bisa jadi ada yang berani menuntut keberadaan Balai Kota DKI.

"Nanti lama-lama ada yang nuntut gedung Balai Kota, kalah kita. Tahu-tahu orang ngaku punya Balai Kota, kan gila banget kalah terus. Masa pemerintah bisa kalah sama swasta, nggak ada kamusnya itu," imbuh Ahok.

Dari berbagai sumber, PD Pasar Jaya menilai status pengelolaan Pasar Blok A ilegal. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja sama seharusnya berakhir di tahun 2008. Namun kerja sama diperpanjang hingga 16 Desember 2009, lalu berlaku status quo hingga 1 April 2011. Permintaan perpanjangan kerja sama sat itu ditolak PD Pasar Jaya karena ada isi kerja sama yang dinilai melemahkan PD tersebut.

Berdasarkan audit investigatif yang digelar BPKP dan dikeluarkan pada 26 Maret 2012, terdapat kerugian negara dari pendapatan yang tidak dapat direalisasi dengan nilai setidaknya Rp 179,56 miliar. Hal ini dikarenakan kesempatan Pasar Jaya mengelola Blok A menjadi tertunda.

Akhirnya sengketa berlanjut ke meja hijau. PT Priamanaya mengajukan gugatan ke PN Jakarta Timur lantaran menilai PD Pasar Jaya melakukan wanprestasi. Gugatan yang diajukan berisi tuntutan agar PD Pasar Jaya menyerahkan pengelolaan Pasar Blok A kepada PT PDI selama jangka waktu 20 tahun kepada PT Priamanaya.

Jika Pemprov DKI Jakarta kalah dalam kasus ini, maka akan memperpanjang daftar kekalahan di meja hijau. Kekalahan Pemprov DKI di pengadilan terjadi antara lain pada Jumat (21/9/2012), saat PT Porta Nigra bisa membuat Pemprov DKI harus merogoh kocek uang rakyat Rp 391 miliar. Kasus ini bermula pada tahun 1972-1973. Saat itu Porta Nigra telah melakukan pembebasan tanah seluas 44 ha di Kelurahan Meruya, Jakarta Barat. Namun belakangan bermasalah.

Kekalahan lainnya saat Pemprov DKI bertarung di MA soal perebutan RS Haji Jakarta. Kasus ini bermula saat Pemprov DKI mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Sabtu 22 Maret 2008 dan mengangkat Salimar Salim sebagai Dirut RSHJ. Sementara BPDAU juga mengadakan RUPSLB pada hari yang sama mengangkat Supriyanto Riyadi sebagi direktur utama. Dua kepemimpinan ini berakhir di pengadilan hingga tingkat kasasi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vit/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%