Jumat, 19/10/2012 06:41 WIB

Realisasi Instruksi Jokowi

Dinas PU DKI Keruk Sampah di Kali Pademangan

Ferdinan - detikNews
Pengerukan kali di Pademangan (Foto: Dinas PU DKI Jakarta)
Jakarta - Dinas Pekerjaan Umum langsung tancap gas mengerjakan instruksi pengerukan sampah di Kali Pademangan, Jakarta Utara, pasca instruksi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Sehari setelah instruksi, Dinas PU langsung mengerahkan petugas membersihkan Kali Pademangan.

"Sudah dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober, tenaga kerja sudah diturunkan. mudah-mudahan segera selesai," kata Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo kepada detikcom, Kamis (18/10/2012) malam.

Ery mengatakan ada 25 tenaga kerja yang dikerahkan. Dinas PU juga menyediakan truk pengangkut sampah. "Pengerjaan tidak bisa pakai alat karena banyak jembatan pendek dan utilitas pipa-pipa," terangnya.

Pademangan merupakan daerah pertama yang dikunjungi Jokowi sehari pasca pelantikan. Dalam kunjungan (16/10) yang didampingi sejumlah kepala dinas ini, Jokowi meninjau pemukiman, ruang terbuka hijau termasuk kali dan drainase air.

Jokowi secara khusus juga memerintah Kadis PU untuk segera membantu pengerukan sampah di kali yang ada di Pademangan. Tak hanya itu, Jokowi meminta warga sekitar ikut serta membantu membersihkan kali yang penuh dengan sampah.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/edo)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%