Detik.com News
Detik.com
Jumat, 19/10/2012 06:41 WIB

Realisasi Instruksi Jokowi

Dinas PU DKI Keruk Sampah di Kali Pademangan

Ferdinan - detikNews
Dinas PU DKI Keruk Sampah di Kali Pademangan Pengerukan kali di Pademangan (Foto: Dinas PU DKI Jakarta)
Jakarta - Dinas Pekerjaan Umum langsung tancap gas mengerjakan instruksi pengerukan sampah di Kali Pademangan, Jakarta Utara, pasca instruksi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Sehari setelah instruksi, Dinas PU langsung mengerahkan petugas membersihkan Kali Pademangan.

"Sudah dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober, tenaga kerja sudah diturunkan. mudah-mudahan segera selesai," kata Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo kepada detikcom, Kamis (18/10/2012) malam.

Ery mengatakan ada 25 tenaga kerja yang dikerahkan. Dinas PU juga menyediakan truk pengangkut sampah. "Pengerjaan tidak bisa pakai alat karena banyak jembatan pendek dan utilitas pipa-pipa," terangnya.

Pademangan merupakan daerah pertama yang dikunjungi Jokowi sehari pasca pelantikan. Dalam kunjungan (16/10) yang didampingi sejumlah kepala dinas ini, Jokowi meninjau pemukiman, ruang terbuka hijau termasuk kali dan drainase air.

Jokowi secara khusus juga memerintah Kadis PU untuk segera membantu pengerukan sampah di kali yang ada di Pademangan. Tak hanya itu, Jokowi meminta warga sekitar ikut serta membantu membersihkan kali yang penuh dengan sampah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/edo)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%