Detik.com News
Detik.com
Kamis, 18/10/2012 19:21 WIB

Ketua MA: Hakim Puji Suka Karaoke di 'Tempat Tidak Layak'

Rivki - detikNews
Ketua MA: Hakim Puji Suka Karaoke di Tempat Tidak Layak Hakim PW
Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali mengatakan, hakim Puji Widjayanto gemar berkaraoke. Tetapi, aktifitas karaoke yang dilakukan hakim 'nyabu' ini dilakukan di tempat yang dianggap tabu oleh ketua MA.

"Dia sering berkaraoke ditempat-tempat yang tidak layak didatangi para hakim," kata Hatta Ali di acara Peresmian Pengukuhan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga, di Hotel Sultan, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Namun, Hatta Ali enggan merinci apa yang dimaksud tempat yang tidak layak didatangi para hakim itu. Dia menjelaskan, akibat hobi karaoke itu, hakim Puji kerap didemosi (penurunan) jabatannya.

"Dia demosi karena suka karaoke, dulu dia Kepala Pengadilan Negeri Sabang lalu kita demosi menjadi hakim non palu di PN Jayapura," tutur pria yang hobi main golf ini.

Lanjut, Hatta menambahkan bahwa hakim Puji sendiri pernah dites urine pada tahun ini terkait aduan tentang penggunaan narkoba. Namun hasil tes urine itu tidak terbukti.

"Dia pernah dites urine tahun ini tapi negati. Mungkin karena sudah lama makanya dia tidak terbukti," ungkapnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/fdn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%