Detik.com News
Detik.com
Selasa, 16/10/2012 14:47 WIB

Kasus Hambalang, Andi Mallarangeng: Saya Tak Pernah Menerima Apapun

Luhur Hertanto - detikNews
Kasus Hambalang, Andi Mallarangeng: Saya Tak Pernah Menerima Apapun
Jakarta - Menpora Andi Mallarangeng menegaskan dirinya tidak pernah menerima dan meminta apapun dalam proyek Hambalang. Andi membantah keterangan tersangka kasus Hambalang, Dedi Kusnidar yang mengakaitkan soal proyek Hambalang dengan dirinya.

"Pokoknya sya menjalankan tugas sebagai menteri sebaik-baiknya. Saya tidak pernah meminta atau menerima apapun, karena itu kita serahkan semuanya kepada proses hukum, biar semua jelas persoalannya," kata Andi di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Dedi Kusnidar adalah Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Dalam keterangannya kepada wartawan dia selalu menyebut atasannya yang tahu soal proyek Hambalang itu.

"Tidak ada yang dikorbankan. Pokoknya saya dan seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga selalu siap bekerjasama penuh dengan KPK dalam proses hukum. Pokoknya kita serahkan proses hukum di proses hukum kan bisa dilihat, semua prosesnya biar jelas persoalannya, biar tuntas," urai Andi.

Andi melanjutkan, setiap orang dalam tugasnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Tapi yang penting, tambah Andi, jangan menyalahgunakan kewenangan-kewenangan.

"Ya sekarang masih dalam proses toh, biarlah diproses secara hukum biar jelas semuanya. Pokoknya kita serahkan semua kepada proses hukum," urainya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%