detikcom
Jumat, 12/10/2012 19:54 WIB

Verifikasi Partai Pemilu Dianggap Bermasalah, Sutiyoso Gugat ke MK

Salmah Muslimah - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan semua partai politik yang akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) harus melewati proses verifikasi di KPU. Akibat putusan ini 34 partai belum lolos verifikasi pemilu 2014.

Delapan partai politik yang tidak lolos verifikasi merasa ada masalah dalam UU pPemilu khususnya dalam hal verifikasi. Oleh karena itu mereka meminta MK untuk melakukan judicial review UU No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kami datang untuk mengajukan judicial review UU pemilu. Saat ini yg kita persoalkan pasal 15, 16, 17 tentang syarat dan waktu verifikasi," kata salah satu pemohon Sutiyoso usai mendaftarkan gugatan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Kedelapan partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diketuai Sutiyoso, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Buruh dan Partai Demokrasi Bangsa (PDB). Kedelapan partai itu meminta agar MK membatalkan pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sebagai ketua PKPI mengatakan syarat verifikasi dirasa memberatkan dan tenggang waktu yang diberikan juga sangat singkat. "Syarat verifikasi sangat berat dan rumit tapi waktunya sangat singkat. Setelah kita diberi batas waktu kemarin tanggal 8 Oktober menyerahkan persyaratan, 34 parpol tidak satu pun memenuhi syarat verifikasi," kata pria yang biasa disapa Bang Yos ini.

Bang Yos juga mengisahkan dari awal UU ini dirancang di DPR, dirinya dan teman-teman sering ke DPR untuk memperingatkan jika pasal tersebut akan merugikan parpol-parpol yang ada. Tetapi sayangnya DPR selaku pembuat UU tidak mengindahkan pendapat Bang Yos cs.

"Ternyata sekarang judulnya senjata makan tuan, 34 parpol tidak ada yg lolos," ungkap Bang Yos.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%