detikcom
Jumat, 12/10/2012 19:54 WIB

Verifikasi Partai Pemilu Dianggap Bermasalah, Sutiyoso Gugat ke MK

Salmah Muslimah - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan semua partai politik yang akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) harus melewati proses verifikasi di KPU. Akibat putusan ini 34 partai belum lolos verifikasi pemilu 2014.

Delapan partai politik yang tidak lolos verifikasi merasa ada masalah dalam UU pPemilu khususnya dalam hal verifikasi. Oleh karena itu mereka meminta MK untuk melakukan judicial review UU No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kami datang untuk mengajukan judicial review UU pemilu. Saat ini yg kita persoalkan pasal 15, 16, 17 tentang syarat dan waktu verifikasi," kata salah satu pemohon Sutiyoso usai mendaftarkan gugatan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Kedelapan partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diketuai Sutiyoso, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Buruh dan Partai Demokrasi Bangsa (PDB). Kedelapan partai itu meminta agar MK membatalkan pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sebagai ketua PKPI mengatakan syarat verifikasi dirasa memberatkan dan tenggang waktu yang diberikan juga sangat singkat. "Syarat verifikasi sangat berat dan rumit tapi waktunya sangat singkat. Setelah kita diberi batas waktu kemarin tanggal 8 Oktober menyerahkan persyaratan, 34 parpol tidak satu pun memenuhi syarat verifikasi," kata pria yang biasa disapa Bang Yos ini.

Bang Yos juga mengisahkan dari awal UU ini dirancang di DPR, dirinya dan teman-teman sering ke DPR untuk memperingatkan jika pasal tersebut akan merugikan parpol-parpol yang ada. Tetapi sayangnya DPR selaku pembuat UU tidak mengindahkan pendapat Bang Yos cs.

"Ternyata sekarang judulnya senjata makan tuan, 34 parpol tidak ada yg lolos," ungkap Bang Yos.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%