Jumat, 12/10/2012 19:54 WIB

Verifikasi Partai Pemilu Dianggap Bermasalah, Sutiyoso Gugat ke MK

Salmah Muslimah - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan semua partai politik yang akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) harus melewati proses verifikasi di KPU. Akibat putusan ini 34 partai belum lolos verifikasi pemilu 2014.

Delapan partai politik yang tidak lolos verifikasi merasa ada masalah dalam UU pPemilu khususnya dalam hal verifikasi. Oleh karena itu mereka meminta MK untuk melakukan judicial review UU No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kami datang untuk mengajukan judicial review UU pemilu. Saat ini yg kita persoalkan pasal 15, 16, 17 tentang syarat dan waktu verifikasi," kata salah satu pemohon Sutiyoso usai mendaftarkan gugatan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Kedelapan partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diketuai Sutiyoso, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Buruh dan Partai Demokrasi Bangsa (PDB). Kedelapan partai itu meminta agar MK membatalkan pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sebagai ketua PKPI mengatakan syarat verifikasi dirasa memberatkan dan tenggang waktu yang diberikan juga sangat singkat. "Syarat verifikasi sangat berat dan rumit tapi waktunya sangat singkat. Setelah kita diberi batas waktu kemarin tanggal 8 Oktober menyerahkan persyaratan, 34 parpol tidak satu pun memenuhi syarat verifikasi," kata pria yang biasa disapa Bang Yos ini.

Bang Yos juga mengisahkan dari awal UU ini dirancang di DPR, dirinya dan teman-teman sering ke DPR untuk memperingatkan jika pasal tersebut akan merugikan parpol-parpol yang ada. Tetapi sayangnya DPR selaku pembuat UU tidak mengindahkan pendapat Bang Yos cs.

"Ternyata sekarang judulnya senjata makan tuan, 34 parpol tidak ada yg lolos," ungkap Bang Yos.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%