Jumat, 12/10/2012 19:54 WIB

Verifikasi Partai Pemilu Dianggap Bermasalah, Sutiyoso Gugat ke MK

Salmah Muslimah - detikNews
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan semua partai politik yang akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) harus melewati proses verifikasi di KPU. Akibat putusan ini 34 partai belum lolos verifikasi pemilu 2014.

Delapan partai politik yang tidak lolos verifikasi merasa ada masalah dalam UU pPemilu khususnya dalam hal verifikasi. Oleh karena itu mereka meminta MK untuk melakukan judicial review UU No 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Kami datang untuk mengajukan judicial review UU pemilu. Saat ini yg kita persoalkan pasal 15, 16, 17 tentang syarat dan waktu verifikasi," kata salah satu pemohon Sutiyoso usai mendaftarkan gugatan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Kedelapan partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diketuai Sutiyoso, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Buruh dan Partai Demokrasi Bangsa (PDB). Kedelapan partai itu meminta agar MK membatalkan pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sebagai ketua PKPI mengatakan syarat verifikasi dirasa memberatkan dan tenggang waktu yang diberikan juga sangat singkat. "Syarat verifikasi sangat berat dan rumit tapi waktunya sangat singkat. Setelah kita diberi batas waktu kemarin tanggal 8 Oktober menyerahkan persyaratan, 34 parpol tidak satu pun memenuhi syarat verifikasi," kata pria yang biasa disapa Bang Yos ini.

Bang Yos juga mengisahkan dari awal UU ini dirancang di DPR, dirinya dan teman-teman sering ke DPR untuk memperingatkan jika pasal tersebut akan merugikan parpol-parpol yang ada. Tetapi sayangnya DPR selaku pembuat UU tidak mengindahkan pendapat Bang Yos cs.

"Ternyata sekarang judulnya senjata makan tuan, 34 parpol tidak ada yg lolos," ungkap Bang Yos.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%