Jumat, 12/10/2012 13:03 WIB

Selain Imron, MA Periksa Seluruh Hakim Pembatal Vonis Mati Bos Narkoba

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Hakim Agung Brigjen TNI (Purn) Imron Anwari (dok.ma)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mulai memeriksa hakim Imron Anwari cs hari ini. Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko mengatakan pemeriksaan akan dimulai dari para hakim yang memberikan vonis hingga panitera/pengetik putusan.

"Sudah dimulai hari ini mulai dari bawah dulu. Kemudian mungkin besok Senin atau Selasa. Mungkin mulai dari hakim agung Imron Anwari dan anggotanya dua orang itu," kata Djoko saat memberikan keterangan pers di ruang media center MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, (12/10/2012).

Menurut Djoko, Brigjen TNI (Purn) Imron Anwari sendiri yang meminta MA agar memeriksa dirinya. Hal ini karena banyaknya pemberitaan mengenai dirinya di berbagai media elektronik maupun cetak.

"Kemarin Pak Imron selaku ketua majelis karena namanya selalu disebut dalam pemberitaan maka hakim agung Imron justru meminta segera diperiksa oleh majelis hakim agung," ungkap Djoko.

Djoko mengungkapkan pihak MA sudah membentuk tim untuk memeriksa Imron. Pemeriksaan dipimpin oleh Wakil Ketua MA dan para Ketua Muda MA, Sekretaris MA dan akan dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas MA.

Djoko menambahkan sistem pemeriksaan akan dilakukan secara maraton. Bukan hanya ketua dan anggota majelis hakim yang diperiksa tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan ini juga diperiksa.

"Seluruh majelis termasuk operator dan panitera pengganti itu juga akan diperiksa. Terutama putusan Hengky Gunawan dulu karena yang dipersoalkan kan itu oleh publik. Tidak tertutup kemudian akan ditanyakan juga perkara-perkara lain yang terkait dengan narkotika," tandas Djoko.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%