Kamis, 11/10/2012 13:06 WIB

Kapolda Bengkulu: Saya Tak Ditegur Langsung Kapolri, Tapi Kabareskrim

Deden Gunawan - detikNews
Bengkulu - Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Albertus Julius Benny Mokalu mengaku tidak langsung ditegur Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo terkait kedatangan anak buahnya ke KPK untuk menangkap Novel. Dia ditegur Kabareskrim Komjen Pol Sutarman.

"Kapolri memberikan teguran tidak langsung ke saya, tapi ke Pak kabareskrim (Komjen Sutarman). Pak Tarman kemudian yang langsung menegur saya," jelas Benny saat ditemui di kantornya di Mapolda Bengkulu, Kamis (11/10/2012).

Benny menganggap hal tersebut sebagai teguran biasa. Dia pun tetap menjalankan tugasnya. "Teguran pimpinan kepada bawahan kan biasa," jelas Benny yang dahulu juga menjadi penyidik kasus Bibit-Chandra.

Benny melanjutkan teguran kepada bawahan itu dikarenakan ada tindakan yang dianggap kurang pas. Dia pun akan melakukan introspeksi.

"Mungkin ada yang menurut pengamatan beliau atau laporan dari stafnya, mungkin ada hal-hal yang kurang pas. Tentu teguran itu untuk perbaikan kami ini," tuturnya.

Penyidik Polda Bengkulu di bawah pimpinan Kombes Dedi Irawan dengan didampingi penyidik Polda Metro Jaya mendatangi markas KPK. Niat mereka hendak menangkap Novel Baswedan terkait kasus dugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet pada 2004 lalu. Novel saat itu menjadi Kasat Reskrim di Polres di Bengkulu.

Penjemputan atas Novel pada Jumat (5/10) malam itu pun menuai banyak kecaman. Polri akhirnya menarik mundur pasukan setelah Menko Polhukam Djoko Suyanto menelepon Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna. Presiden SBY juga menyesalkan pengiriman pasukan Polri ke KPK.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%