Detik.com News
Detik.com

Kamis, 11/10/2012 10:59 WIB

Wakil Jaksa Agung: Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia Memprihatinkan

M Rizki Maulana - detikNews
Wakil Jaksa Agung: Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia Memprihatinkan Wakil Jaksa Agung Darmono
Jakarta - Wakil Jaksa Agung Darmono, mengakui kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Salah satu aspek yang paling disorot adalah mengenai sistem peradilan.

"Kita tidak akan lepas pada kondisi obyektif penegakan hukum pada saat ini. Kita tahu kondisinya dalam cukup yang memprihatinkan," ujar Darmono.

Hal ini disampaikanya, dalam seminar yang bertema 'Optimalisasi Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', di Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Darmono menambahkan meskipun pemerintah sudah mencanangkan reformasi birokrasi, namun hal ini belum optimal. Kondisi yang memprihatinkan ini disebabkan beberapa hal. Salah satu yang disorot adalah mengenai masih buruknya sistem yang akhirnya berdampak pada kinerja seluruh birokrat di Indonesia.

"Penyebabnya adalah sistem, baik sistem hukum, sistem politik. Selain itu juga masalah profesionalisme aparat penegak hukum. Kemudian juga dengan pertanggungjawaban birokrasi, terutama pertanggungjawaban keuangan," terang Darmono.

Untuk menyikapi masalah itu menurut Darmono, harus ada perubahan. Terutama perubahan dalam kualitas sumber daya manusia, selain itu dia juga menekankan pentingnya perubahan pada pola pikir.

"Pola pikir atau mindset menjadi hal terpenting. Jadi kalau pola pikir sudah berubah, akan berimplikasi positif pada program-program lain," imbuhnya.

Oleh karena itu menurut Darmono, semua pegawai di Kejaksaan harus melakukan introspeksi. Dia mengimbau kepada seluruh jajaran di kejaksaan meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang nantinya berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Karena tingkat kepuasan belum optimal, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita merubah diri dengan semangat reformasi," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(riz/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%