Kamis, 11/10/2012 10:59 WIB

Wakil Jaksa Agung: Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia Memprihatinkan

M Rizki Maulana - detikNews
Wakil Jaksa Agung Darmono
Jakarta - Wakil Jaksa Agung Darmono, mengakui kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Salah satu aspek yang paling disorot adalah mengenai sistem peradilan.

"Kita tidak akan lepas pada kondisi obyektif penegakan hukum pada saat ini. Kita tahu kondisinya dalam cukup yang memprihatinkan," ujar Darmono.

Hal ini disampaikanya, dalam seminar yang bertema 'Optimalisasi Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', di Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Darmono menambahkan meskipun pemerintah sudah mencanangkan reformasi birokrasi, namun hal ini belum optimal. Kondisi yang memprihatinkan ini disebabkan beberapa hal. Salah satu yang disorot adalah mengenai masih buruknya sistem yang akhirnya berdampak pada kinerja seluruh birokrat di Indonesia.

"Penyebabnya adalah sistem, baik sistem hukum, sistem politik. Selain itu juga masalah profesionalisme aparat penegak hukum. Kemudian juga dengan pertanggungjawaban birokrasi, terutama pertanggungjawaban keuangan," terang Darmono.

Untuk menyikapi masalah itu menurut Darmono, harus ada perubahan. Terutama perubahan dalam kualitas sumber daya manusia, selain itu dia juga menekankan pentingnya perubahan pada pola pikir.

"Pola pikir atau mindset menjadi hal terpenting. Jadi kalau pola pikir sudah berubah, akan berimplikasi positif pada program-program lain," imbuhnya.

Oleh karena itu menurut Darmono, semua pegawai di Kejaksaan harus melakukan introspeksi. Dia mengimbau kepada seluruh jajaran di kejaksaan meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang nantinya berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Karena tingkat kepuasan belum optimal, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita merubah diri dengan semangat reformasi," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(riz/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%