detikcom
Rabu, 10/10/2012 12:31 WIB

Menjadi Satu-satunya Gubernur yang Dilantik SBY, Ini Komentar Sultan

Edzan Raharjo - detikNews
Sri Sultan HB dan KGPAA Paku Alam dilantik di Gedung Agung (Cahyo/Setpres)
Yogyakarta - Sri Sultan HB X menjadi satu-satunya gubernur yang dilantik presiden. Sementara gubernur lain hanya dilantik Mendagri. Apa tanggapan Sultan?

"Itu sudah amanah UU (Keistimewaan). Dan kewenangan ada di pemerintah pusat," kata Sultan usai pelantikan di Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (10/10/2012).

Dalam UU tersebut disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan DPRD alias tidak dipilih dan dilantik presiden. Apabila presiden berhalangan, pejabat yang melantik adalah wapres atau Mendagri. Poin tersebut berbeda dengan daerah lain. Sesuai UU No 32 Tahun 2004, gubernur dan wakil gubernur dilantik mendagri atas nama presiden.

Sultan menilai, pelantikan dirinya melengkapi sejarah keistimewaan DIY sesuai UU No 13 Tahun 2012. Produk politik yang mencakup pertanahan, kelembagan, lingkungan atau tata ruang, kebudayaan, dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur itu merupakan kesepakatan dan keikhlasan semua pihak. Pertentangan-pertentangan yang terjadi sebelum UU disahkan, merupakan dinamika.

"Ini momentum bersejarah. Apa yang selama ini dharapkan masyarakat Yogya, terwujud," jelas Sultan yang mengenakan seragam gubernur berupa setelan jas warna putih.

Ditanya mengenai pidato SBY, Sultan menegaskan komitmennya dalam memimpin DIY. "Tentu akan diimplementasikan. Poin-poin di dalamnya sesuai dengan visi-misi kami. Semua akan diturunkan melalui Perda yang saat ini sedang digarap," jelasnya.

Bersama KGPAA Paku Alam IX, Sultan dilantik SBY hari ini. Pasangan raja tersebut akan memimpin DIY pada periode 2012-2017. Posisi Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur hanya akan tergantikan jika keduanya tidak lagi menjadi raja atau berhalangan tetap.

Hadir dalam pelantikan di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkum HAM Amir Syamsudin, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, perwakilan Komisi II DPR RI, DPD RI, dan sejumlah pejabat lainnya. Sekitar 100-an pejabat berdiri selama pelantikan berlangsung, mulai dari pukul 09.00 WIB hingga 09.30 WIB.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(try/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%