Detik.com News
Detik.com
Rabu, 10/10/2012 12:31 WIB

Menjadi Satu-satunya Gubernur yang Dilantik SBY, Ini Komentar Sultan

Edzan Raharjo - detikNews
Menjadi Satu-satunya Gubernur yang Dilantik SBY, Ini Komentar Sultan Sri Sultan HB dan KGPAA Paku Alam dilantik di Gedung Agung (Cahyo/Setpres)
Yogyakarta - Sri Sultan HB X menjadi satu-satunya gubernur yang dilantik presiden. Sementara gubernur lain hanya dilantik Mendagri. Apa tanggapan Sultan?

"Itu sudah amanah UU (Keistimewaan). Dan kewenangan ada di pemerintah pusat," kata Sultan usai pelantikan di Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (10/10/2012).

Dalam UU tersebut disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan DPRD alias tidak dipilih dan dilantik presiden. Apabila presiden berhalangan, pejabat yang melantik adalah wapres atau Mendagri. Poin tersebut berbeda dengan daerah lain. Sesuai UU No 32 Tahun 2004, gubernur dan wakil gubernur dilantik mendagri atas nama presiden.

Sultan menilai, pelantikan dirinya melengkapi sejarah keistimewaan DIY sesuai UU No 13 Tahun 2012. Produk politik yang mencakup pertanahan, kelembagan, lingkungan atau tata ruang, kebudayaan, dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur itu merupakan kesepakatan dan keikhlasan semua pihak. Pertentangan-pertentangan yang terjadi sebelum UU disahkan, merupakan dinamika.

"Ini momentum bersejarah. Apa yang selama ini dharapkan masyarakat Yogya, terwujud," jelas Sultan yang mengenakan seragam gubernur berupa setelan jas warna putih.

Ditanya mengenai pidato SBY, Sultan menegaskan komitmennya dalam memimpin DIY. "Tentu akan diimplementasikan. Poin-poin di dalamnya sesuai dengan visi-misi kami. Semua akan diturunkan melalui Perda yang saat ini sedang digarap," jelasnya.

Bersama KGPAA Paku Alam IX, Sultan dilantik SBY hari ini. Pasangan raja tersebut akan memimpin DIY pada periode 2012-2017. Posisi Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur hanya akan tergantikan jika keduanya tidak lagi menjadi raja atau berhalangan tetap.

Hadir dalam pelantikan di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkum HAM Amir Syamsudin, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, perwakilan Komisi II DPR RI, DPD RI, dan sejumlah pejabat lainnya. Sekitar 100-an pejabat berdiri selama pelantikan berlangsung, mulai dari pukul 09.00 WIB hingga 09.30 WIB.

(try/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%