detikcom
Senin, 08/10/2012 23:57 WIB

Kasus Hambalang, KPK Periksa Staf Keuangan PD Eva Omfita Selama 12 Jam

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Ke mana arah cabang kasus Hambalang yang diusut KPK di level penyelidikan semakin terang. Setelah pernah memeriksa Ketua DPP Demokrat Umar Arsal, hari ini KPK memeriksa staf keuangan partai belrambang bintang mercy tersebut, Eva Omfita terkait Kongres Demokrat.

Eva yang diperiksa selama 12 jam dan keluar pada Senin (8/10/2012) malam, mengatakan pemeriksaanya hari ini sebagai lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu.

"Lanjutan saja dari hari Selasa. Masih tetap kongres Demokrat," ujar Eva di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel.

Namun Eva menolak membeberkan mengenai adanya dugaan politik uang dalam kongres Demokrat itu. Dia hanya mengaku ditanya tentang kuitansi penerimaan.

"Saya tidak tahu. Saya bukan tim sukses. Silakan tanya tim suksesnya langsung," ujar Eva.

"Saya ditanya tentang kuitansi. Jumlahnya ada 14," sambungnya.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyatakan belum mengetahui mengenai pemeriksaan Eva hari ini. Namun dia membenarkan pekan lalu memang ada pemeriksaan terhadap Eva.

"Pekan lalu memang ada. Kalau hari ini akan saya cek dulu," ujar Priharsa.

Seperti diketahui, KPK kembali membuka penyelidikan terkait proyek Hambalang setelah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Adapun salah satu fokus dalam penyelidikan Hambalang jilid II ini adalah aliran dana terkait proyek, termasuk yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Terkait penyelidikan Hambalang jilid II ini, KPK pernah meminta keterangan staf ahli Fraksi Demokrat, Nuril Anwar dan staf keuangan Fraksi Partai Demokrat, Eva Omfita.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%