detikcom
Senin, 08/10/2012 23:57 WIB

Kasus Hambalang, KPK Periksa Staf Keuangan PD Eva Omfita Selama 12 Jam

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Ke mana arah cabang kasus Hambalang yang diusut KPK di level penyelidikan semakin terang. Setelah pernah memeriksa Ketua DPP Demokrat Umar Arsal, hari ini KPK memeriksa staf keuangan partai belrambang bintang mercy tersebut, Eva Omfita terkait Kongres Demokrat.

Eva yang diperiksa selama 12 jam dan keluar pada Senin (8/10/2012) malam, mengatakan pemeriksaanya hari ini sebagai lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu.

"Lanjutan saja dari hari Selasa. Masih tetap kongres Demokrat," ujar Eva di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel.

Namun Eva menolak membeberkan mengenai adanya dugaan politik uang dalam kongres Demokrat itu. Dia hanya mengaku ditanya tentang kuitansi penerimaan.

"Saya tidak tahu. Saya bukan tim sukses. Silakan tanya tim suksesnya langsung," ujar Eva.

"Saya ditanya tentang kuitansi. Jumlahnya ada 14," sambungnya.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyatakan belum mengetahui mengenai pemeriksaan Eva hari ini. Namun dia membenarkan pekan lalu memang ada pemeriksaan terhadap Eva.

"Pekan lalu memang ada. Kalau hari ini akan saya cek dulu," ujar Priharsa.

Seperti diketahui, KPK kembali membuka penyelidikan terkait proyek Hambalang setelah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Adapun salah satu fokus dalam penyelidikan Hambalang jilid II ini adalah aliran dana terkait proyek, termasuk yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Terkait penyelidikan Hambalang jilid II ini, KPK pernah meminta keterangan staf ahli Fraksi Demokrat, Nuril Anwar dan staf keuangan Fraksi Partai Demokrat, Eva Omfita.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%