detikcom

Senin, 08/10/2012 23:57 WIB

Kasus Hambalang, KPK Periksa Staf Keuangan PD Eva Omfita Selama 12 Jam

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Ke mana arah cabang kasus Hambalang yang diusut KPK di level penyelidikan semakin terang. Setelah pernah memeriksa Ketua DPP Demokrat Umar Arsal, hari ini KPK memeriksa staf keuangan partai belrambang bintang mercy tersebut, Eva Omfita terkait Kongres Demokrat.

Eva yang diperiksa selama 12 jam dan keluar pada Senin (8/10/2012) malam, mengatakan pemeriksaanya hari ini sebagai lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu.

"Lanjutan saja dari hari Selasa. Masih tetap kongres Demokrat," ujar Eva di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel.

Namun Eva menolak membeberkan mengenai adanya dugaan politik uang dalam kongres Demokrat itu. Dia hanya mengaku ditanya tentang kuitansi penerimaan.

"Saya tidak tahu. Saya bukan tim sukses. Silakan tanya tim suksesnya langsung," ujar Eva.

"Saya ditanya tentang kuitansi. Jumlahnya ada 14," sambungnya.

Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyatakan belum mengetahui mengenai pemeriksaan Eva hari ini. Namun dia membenarkan pekan lalu memang ada pemeriksaan terhadap Eva.

"Pekan lalu memang ada. Kalau hari ini akan saya cek dulu," ujar Priharsa.

Seperti diketahui, KPK kembali membuka penyelidikan terkait proyek Hambalang setelah menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Adapun salah satu fokus dalam penyelidikan Hambalang jilid II ini adalah aliran dana terkait proyek, termasuk yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Terkait penyelidikan Hambalang jilid II ini, KPK pernah meminta keterangan staf ahli Fraksi Demokrat, Nuril Anwar dan staf keuangan Fraksi Partai Demokrat, Eva Omfita.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%