detikcom
Senin, 08/10/2012 17:35 WIB

Pendaftaran Calon Gubernur Sumut Jalur Perseorangan Dibuka

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: khairul ikhwan/detikcom
Medan - Para peminat jabatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) melalui jalur perseorangan sudah dapat bersiap-siap. Proses pendaftaran sudah dibuka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut.

Anggota KPUD Sumut Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Turunan B Gulo menyatakan, ada beberapa agenda pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang sedang berlangsung sekarang ini. Salah satunya tahapan proses pendaftaran bagi calon perseorangan.

"Proses yang tengah berjalan saat ini yakni penyerahan daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Calon harus menyerahkan bukti dukungan dari masyarakat berupa fotokopi kartu identitas," kata Gulo kepada wartawan di Medan, Senin (8/10/2012).

Tahapan penyerahan bukti dukungan itu sudah dimulai sejak Minggu (7/10/2012), tetapi memasuki hari kedua, belum satu pun calon pasangan yang menyerahkan bukti dukungan. Sedangkan penutupan akan dilaksanakan pada 13 Oktober mendatang, pukul 24.00 WIB.

Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka calon perseorangan harus menyerahkan bukti dukungan minimal sebanyak 479.322 fotokopi KTP atau kartu identitas pengganti. Dukungan itu setidaknya harus berasal dari 17 kabupaten dan kota di Sumut. Selain itu calon juga harus melampirkan data pendukung itu dalam bentuk softcopy.

Nantinya jika proses penyerahan bukti sudah memenuhi syarat, barulah calon perseorangan tersebut dapat mendaftar sebagai calon. Jika syarat dukungan minimal ini tidak terpenuhi, maka pendaftaran akan ditolak.

"Saat ini ada 100 petugas KPUD Sumut, termasuk 60 dari kalangan mahasiswa yang kita rekrut, untuk memverifikasi jumlah dukungan yang diajukan calon perseorangan. Jika kurang dari jumlah yang telah ditentukan, mereka tidak bisa mendaftar," kata Gulo.

Jika persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi, maka calon perseorangan tersebut dapat mendaftar pada 10 November 2012, bersama-sama dengan calon gubernur yang diusung partai politik.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close