detikcom
Senin, 08/10/2012 16:07 WIB

Siswi SMP Korban Perkosaan Dikeluarkan Sekolah, Pemkot Depok akan Kroscek

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kabar penculikan dan pemerkosaan yang menimpa seorang siswi di Depok telah didengar Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail. Nah, terkait kabar siswi tersebut dikeluarkan dari sekolah, Pemkot Depok melalui Dinas Pendidikannya akan melakukan pengecekan.

"Dinas Pendidikan akan saya perintah menghubungi yayasan sekolah yang bersangkutan untuk mengetahui apa saja ceritanya, benar tidaknya. Pokoknya dikroscek untuk diselidiki tingkat kebenarannya," ujar Nurmahmudi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (8/10/2012).

Dia juga berharap siswi korban pemerkosaan dan keluarganya datang ke Dinas Pendidikan. Hal ini penting agar Dinas Pendidikan mendapatkan pula informasi dari versi siswi tersebut.

Nurmahmudi mengapresiasi siswi itu yang telah menjadi korban kriminal namun masih mau pergi ke sekolah. Karena itu dia berharap ada empati yang terbangun untuk siswi itu dari sekolah dan lingkungannya.

"Yang putus sekolah saja kita pikirkan bagaimana untuk sekolah lagi. Ini anak yang sudah sekolah dan menjadi korban harusnya mendapat empati dan didukung untuk terus sekolah. Sesuai prinsip education for all," tutur Wali Kota asal PKS ini.

Menurut Nurmahmudi, siswi tersebut tidak mencoreng nama baik sekolah karena menjadi korban penculikan dan pemerkosaan. Hal itu berbeda jika siswa tersebut melakukan praktik prostitusi atau pencurian. Dia berharap semua pihak bisa melihat kasus ini dengan jernih.

"Saya berharap nanti ke depan bisa dibicarakan bersama agar masalah seperti ini tidak terulang. Bahkan kalau berempati dengan tetap membimbing anak tersebut, citra yayasan malah justru lebih baik," ucap dia.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vta/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%