Sabtu, 06/10/2012 03:15 WIB

Massa Pendukung KPK 'Kuasai' Jalan HR Rasuna Said

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Massa dari berbagai aliansi terus berdatangan untuk memberikan dukungan pada KPK. Menjelang subuh, massa semakin banyak dan mulai duduki Jalan HR Rasuna Said.

Pantauan detikcom, Sabtu (6/10/2012), dari 4 lajur Jalan HR Rasuna Said yang mengarah Mampang, hanya tersisa lajur untuk Transjakarta yang masih bisa dilalui kendaraan. 500 Orang terlihat menduduki jalan utama Kuningan tersebut.

Massa juga membentangkan bendera merah putih ukuran 8x5 meter di tengah jalan dan terus melakukan orasi. Mobil pick up yang mengangkut pengeras suara yang awalnya di pinggir jalan dipindahkan ke tengah jalan.

Terlihat 20 orang polisi berseragam berjaga di sekitar KPK. Mereka mengatur lalu lintas dan berjaga-jaga di sekitar lokasi orasi.

Pantauan detikcom, Sabtu (6/10/2012), saat ini sudah tak terlihat lagi anggota kepolisian yang tadi datang ke KPK untuk menangkap Novel Baswedan. Novel yang berpangkat Komisaris Polisi ini merupakan salah satu penyidik KPK yang ikut menangani kasus dugaan korupsi di Korlantas Mabes Polri. Bahkan saat penggeledahan, Novel ikut 'mengobrak-abrik' Korlantas Mabes Polri.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%