detikcom
Kamis, 04/10/2012 06:26 WIB

Mengenal Wakil Ketua MA yang Setuju Melepas Koruptor Rp 546 Miliar

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MA
Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Abdul Kadir Mappong menyetujui jika koruptor kasus cessie Bank Bali yang merugikan negara sampai Rp 546 miliar, Djoko Tjandra dilepaskan. Pendapat ini diamini oleh hakim agung lainnya, Imron Anwari.

Namun suara 2 hakim agung ini kalah suara dengan 5 hakim agung lainnya sehingga konglomerat itu tetap dihukum 2 tahun penjara. Lalu siapa Abdul Kadir Mappong?

Dalam catatan detikcom, Kamis (4/10/2012), Abdul Kadir Mappong sempat masuk bursa Ketua MA namun kandas menduduki kursi nomor satu di lembaga peradilan Indonesia itu. Dalam pemilihan pada 8 Februari 2012 lalu, dia hanya mengantongi 5 suara. Peringkat pertama diperoleh Hatta Ali dengan 28 suara dan Ahmad Kamil dengan 15 suara.

Dengan posisi ini, Hatta Ali menduduki kursi Cakra 1 dan Ahmad Kamil menjadi Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial dan Abdul Kadir Mappong menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Ada pun untuk periode pertama, Abdul Kadir Mappong menjabat Wakil Ketua MA bidang Yudisial setelah melalui 2 tahapan pemilihan pada 15 Januari 2009 silam. Abdul Kadir Mappong terpilih dengan memperoleh 23 suara dari total 43 suara hakim agung. Selain menjabat Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong juga menjabat sebagai ketua kamar perdata di MA.

Sebelum menjabat Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong menjabat sebagai Ketua Muda Perdata Khusus. Abdul kadir Mappong sempat diterpa isu tak sedap terkait perkara yang ditanganinya di tingkatan PK. Namun hal ini dibantah Mappong berkali-kali.

Karier Abdul Kadir Mappong disebut-sebut karena kedekatan dengan orang tertentu. Tetapi hal ini dibantah oleh Ketua MA saat itu, Harifin Tumpa.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
54%
Kontra
46%