Kamis, 04/10/2012 06:26 WIB

Mengenal Wakil Ketua MA yang Setuju Melepas Koruptor Rp 546 Miliar

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MA
Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Abdul Kadir Mappong menyetujui jika koruptor kasus cessie Bank Bali yang merugikan negara sampai Rp 546 miliar, Djoko Tjandra dilepaskan. Pendapat ini diamini oleh hakim agung lainnya, Imron Anwari.

Namun suara 2 hakim agung ini kalah suara dengan 5 hakim agung lainnya sehingga konglomerat itu tetap dihukum 2 tahun penjara. Lalu siapa Abdul Kadir Mappong?

Dalam catatan detikcom, Kamis (4/10/2012), Abdul Kadir Mappong sempat masuk bursa Ketua MA namun kandas menduduki kursi nomor satu di lembaga peradilan Indonesia itu. Dalam pemilihan pada 8 Februari 2012 lalu, dia hanya mengantongi 5 suara. Peringkat pertama diperoleh Hatta Ali dengan 28 suara dan Ahmad Kamil dengan 15 suara.

Dengan posisi ini, Hatta Ali menduduki kursi Cakra 1 dan Ahmad Kamil menjadi Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial dan Abdul Kadir Mappong menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Ada pun untuk periode pertama, Abdul Kadir Mappong menjabat Wakil Ketua MA bidang Yudisial setelah melalui 2 tahapan pemilihan pada 15 Januari 2009 silam. Abdul Kadir Mappong terpilih dengan memperoleh 23 suara dari total 43 suara hakim agung. Selain menjabat Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong juga menjabat sebagai ketua kamar perdata di MA.

Sebelum menjabat Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong menjabat sebagai Ketua Muda Perdata Khusus. Abdul kadir Mappong sempat diterpa isu tak sedap terkait perkara yang ditanganinya di tingkatan PK. Namun hal ini dibantah Mappong berkali-kali.

Karier Abdul Kadir Mappong disebut-sebut karena kedekatan dengan orang tertentu. Tetapi hal ini dibantah oleh Ketua MA saat itu, Harifin Tumpa.Next

Halaman 1 2
(asp/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%