Selasa, 02/10/2012 09:34 WIB

Koalisi Gerindra-PDIP di Balik Mundurnya Deklarasi Capres Prabowo?

Mega Putra Ratya - detikNews
reuters
Jakarta - Partai Gerindra menunda deklarasi pencapresan Prabowo Subianto. Selain alasan teknis persiapan verifikasi parpol, ada 4 alasan yang bisa menjelaskan pengunduran deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pertama, belum selesainya negosiasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra terkait pola koalisi jelang 2014. Hubungan kedua partai sempat kurang harmonis menyusul pernyataan Taufiq Kiemas pascapelaksanaan pilgub DKI yang mengatakan bahwa PDIP tidak mendapatkan keuntungan elektoral dari pilkada DKI.

"Pernyataan Taufiq Kiemas tentu mengagetkan bagi Gerindra dan Prabowo yang selama ini berencana membangun koalisi jangka panjang dengan PDIP sampai pilpres 2014. Pernyataan Taufik Kiemas itu saya kira mengubah skenario koalisi PDIP-Gerindra sampai 2014," ujar analis politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, Selasa (2/10/2012).

Kedua, lanjut Arya, alasan pengunduran tersebut bisa dibaca dari alotnya proses negosiasi antara partai menengah dan kecil untuk mengusung Prabowo sebagai presiden. Apalagi bila mengacu pada perolehan kursi Gerindra pada 2009, Gerindra butuh koalisi besar untuk usung Prabowo, dan kuncinya itu berada pada PDIP.

Ketiga, persoalan waktu. Prabowo masih mencari waktu yang pas untuk mendeklarasikan diri. Pemilihan waktu yang keliru tentu akan tidak menguntungkan secara elektoral. Prabowo akan menunggu saat dimana tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah berada pada angka yang mengkhawatirkan yaitu pada kisaran 20-30 persen.

"Keempat, saya kira faktor keempat adalah pematangan isu, program dan insfrastruktur partai. Kesiapan secara isu, program dan insfrastruktur partai penting bagi Prabowo untuk membangun kampanye yang panjang," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan penundaan deklarasi pencapresan Prabowo Subianto memancing sejumlah spekulasi politik. Sejumlah kalangan melihat Prabowo mulai ragu-ragu dan fokus melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Gerindra sendiri melihat ada upaya parpol besar menjegal pencapresan Prabowo dengan menolak revisi UU Pilpres.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mpr/vta)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%