detikcom

Selasa, 02/10/2012 09:34 WIB

Koalisi Gerindra-PDIP di Balik Mundurnya Deklarasi Capres Prabowo?

Mega Putra Ratya - detikNews
reuters
Jakarta - Partai Gerindra menunda deklarasi pencapresan Prabowo Subianto. Selain alasan teknis persiapan verifikasi parpol, ada 4 alasan yang bisa menjelaskan pengunduran deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pertama, belum selesainya negosiasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra terkait pola koalisi jelang 2014. Hubungan kedua partai sempat kurang harmonis menyusul pernyataan Taufiq Kiemas pascapelaksanaan pilgub DKI yang mengatakan bahwa PDIP tidak mendapatkan keuntungan elektoral dari pilkada DKI.

"Pernyataan Taufiq Kiemas tentu mengagetkan bagi Gerindra dan Prabowo yang selama ini berencana membangun koalisi jangka panjang dengan PDIP sampai pilpres 2014. Pernyataan Taufik Kiemas itu saya kira mengubah skenario koalisi PDIP-Gerindra sampai 2014," ujar analis politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, Selasa (2/10/2012).

Kedua, lanjut Arya, alasan pengunduran tersebut bisa dibaca dari alotnya proses negosiasi antara partai menengah dan kecil untuk mengusung Prabowo sebagai presiden. Apalagi bila mengacu pada perolehan kursi Gerindra pada 2009, Gerindra butuh koalisi besar untuk usung Prabowo, dan kuncinya itu berada pada PDIP.

Ketiga, persoalan waktu. Prabowo masih mencari waktu yang pas untuk mendeklarasikan diri. Pemilihan waktu yang keliru tentu akan tidak menguntungkan secara elektoral. Prabowo akan menunggu saat dimana tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah berada pada angka yang mengkhawatirkan yaitu pada kisaran 20-30 persen.

"Keempat, saya kira faktor keempat adalah pematangan isu, program dan insfrastruktur partai. Kesiapan secara isu, program dan insfrastruktur partai penting bagi Prabowo untuk membangun kampanye yang panjang," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan penundaan deklarasi pencapresan Prabowo Subianto memancing sejumlah spekulasi politik. Sejumlah kalangan melihat Prabowo mulai ragu-ragu dan fokus melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Gerindra sendiri melihat ada upaya parpol besar menjegal pencapresan Prabowo dengan menolak revisi UU Pilpres.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/vta)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%