Senin, 01/10/2012 16:19 WIB

Gerindra: Penundaan Deklarasi Capres Prabowo Bukan Karena Grogi

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra ditunda. Gerindra disebut mulai ragu karena langkah Prabowo terganjal aturan presidential threshold (PT) 20 persen. Namun hal itu dibantah.

"Tidak benar bahwa ada pesimisme dari Gerindra dalam pencalonan Pak Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2014 yang akan datang," kata anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, saat dihubungi detikcom, Senin (1/10/2012).

Menurut Martin, aturan PT sebesar 20 persen yang berlaku saat ini memang menjadi batu sandungan bagi Prabowo. Namun aturan itu masih bisa diubah. Dia yakin DPR akan mau mengubah aturan itu untuk memunculkan banyak capres alternatif sesuai keinginan masyarakat.

"PT yang 20 persen kan masih pembicaraan di Baleg DPR. Kita masih berusaha meyakinkan teman-teman Fraksi lain di DPR agar tidak bersikukuh mempertahankan persyaratan Capres yang 20 persen, karena akan mempersulit munculnya capres-capres alternatif di masyarakat," ujarnya.

Martin menilai saat ini masyarakat sudah sangat membutuhkan capres alternatif di luar nama-nama yang saat ini beredar dan didukung partai besar.

"Gerindra sangat sadar bahwa rakyat sangat menginginkan munculnya calon presiden alternatif yang lebih banyak pada Pemilu 2014 yang akan datang," imbuhnya.

Deklarasi pencapresan Prabowo sedianya akan dilakukan Oktober bulan ini. Namun deklarasi itu ditunda. Tingginya presidential threshold (PT) sebesar 20 persen disebut menjadi ganjalan utama yang membuat pencapresan itu ditunda.

Wasekjen PD Ramadhan Pohan menyebut mundurnya deklarasi Prabowo penuh muatan politik. Prabowo dianggap mulai grogi.

"Prabowo mulai grogi, ditundanya deklarasi pencapresan Prabowo karena dia mulai ragu-ragu. Jadi presiden itu tidak mudah Jenderal," kata Ramadhan hari ini.

Partai-partai besar disinyalir berusaha mengganjal pencapresan Prabowo dengan menolak revisi UU Pilpres dan menurunkan PT. Saat ini Gerindra sedang berjuang untuk memuluskan jalan Prabowo dengan mengajukan uji materi UU Pilpres ke MK.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(trq/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%