detikcom
Senin, 01/10/2012 16:19 WIB

Gerindra: Penundaan Deklarasi Capres Prabowo Bukan Karena Grogi

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra ditunda. Gerindra disebut mulai ragu karena langkah Prabowo terganjal aturan presidential threshold (PT) 20 persen. Namun hal itu dibantah.

"Tidak benar bahwa ada pesimisme dari Gerindra dalam pencalonan Pak Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2014 yang akan datang," kata anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, saat dihubungi detikcom, Senin (1/10/2012).

Menurut Martin, aturan PT sebesar 20 persen yang berlaku saat ini memang menjadi batu sandungan bagi Prabowo. Namun aturan itu masih bisa diubah. Dia yakin DPR akan mau mengubah aturan itu untuk memunculkan banyak capres alternatif sesuai keinginan masyarakat.

"PT yang 20 persen kan masih pembicaraan di Baleg DPR. Kita masih berusaha meyakinkan teman-teman Fraksi lain di DPR agar tidak bersikukuh mempertahankan persyaratan Capres yang 20 persen, karena akan mempersulit munculnya capres-capres alternatif di masyarakat," ujarnya.

Martin menilai saat ini masyarakat sudah sangat membutuhkan capres alternatif di luar nama-nama yang saat ini beredar dan didukung partai besar.

"Gerindra sangat sadar bahwa rakyat sangat menginginkan munculnya calon presiden alternatif yang lebih banyak pada Pemilu 2014 yang akan datang," imbuhnya.

Deklarasi pencapresan Prabowo sedianya akan dilakukan Oktober bulan ini. Namun deklarasi itu ditunda. Tingginya presidential threshold (PT) sebesar 20 persen disebut menjadi ganjalan utama yang membuat pencapresan itu ditunda.

Wasekjen PD Ramadhan Pohan menyebut mundurnya deklarasi Prabowo penuh muatan politik. Prabowo dianggap mulai grogi.

"Prabowo mulai grogi, ditundanya deklarasi pencapresan Prabowo karena dia mulai ragu-ragu. Jadi presiden itu tidak mudah Jenderal," kata Ramadhan hari ini.

Partai-partai besar disinyalir berusaha mengganjal pencapresan Prabowo dengan menolak revisi UU Pilpres dan menurunkan PT. Saat ini Gerindra sedang berjuang untuk memuluskan jalan Prabowo dengan mengajukan uji materi UU Pilpres ke MK.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/mok)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close