detikcom
Jumat, 28/09/2012 20:33 WIB

Dokter Palsu di RSU dr Slamet Garut Ternyata Seorang PRT

Mansyur Hidayat - detikNews
Foto: mansur hidayat/detikcom
Garut - Polisi mengamankan seorang perempuan muda berinisial Is (18) yang mengaku sebagai dokter di Rumah Sakit dr Slamet Garut, sore tadi. Pelaku yang merupakan warga Kampung Cigoong, Desa Muyajaya, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat tersebut ternyata seorang pembantu rumah tangga.

Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Mikra Hasibuan, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Is datang ke RSU dr Slamet Garut untuk menjenguk temannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

" Mungkin hanya ingin terlihat keren saja, sehingga Is yang sebenarnya seorang PRT, mengaku seorang dokter kepada petugas Satpam rumah sakit", ujar Mikra, Jum'at (28/9/2012).

Selain berpenampilan layaknya seorang dokter, Is juga memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat di Bandung dan memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa. KTP tersebut ditemukan di rumah majikannya.

"Namun memang diakui Is, dia tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan," ungkap Mikra.

Lanjut Mikra, pihaknya telah memperoleh informasi kebenaran status Is yang merupakan seorang pembantu rumah tangga dari keluarga seorang dokter terkemuka di daerah Bandung. Namun untuk motif Is yang mengaku sebagai dokter, hingga saat ini masih terus didalami.

"Maaf, untuk identitas majikan Is sengaja kami rahasiakan karena kasus ini tak terkait sang majikan di Bandung," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%