Jumat, 28/09/2012 15:52 WIB

Gerindra: Parpol Besar Takut 'Jokowi Effect' Merembet ke Pilpres

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Sejumlah parpol besar yakni Golkar, PDIP, dan PD menilai revisi UU Pilpres belum diperlukan. Partai-partai besar menghalangi merembetnya fenomena Jokowi di Pilpres 2014.

Seperti diketahui Joko Widodo (Jokowi) yang hanya didukung PDIP dan Gerindra ternyata mengalahkan Fauzi Bowo (Foke) dalam Pilgub DKI. Sedangkan Foke didukung semua parpol koalisi plus sejumlah partai kecil.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat, parpol besar tak ingin terus kehilangan muka. Sehingga ingin mempertahankan aturan yang ada untuk meminimalisir munculnya capres alternatif yang berpotensi meneruskan fenomena Jokowi di Pilpres 2014.

"Parpol besar merasa khawatir fenomena Jokowi merembet ke Pilpres 2014 yang akan datang. Parpol besar lebih nyaman dengan mempertahankan status quo. Menurunkan ambang batas syarat menjadi capres dianggap memberi peluang bagi munculnya calon alternatif," kata Martin kepada detikcom, Jumat (28/9/2012).

Menurut Martin, jika syarat pencapresan diturunkan sedikit saja maka akan menambah jumlah capres di Pilpres 2014. Belajar dari fenomena Jokowi, hal ini dihindari partai besar.

"Jokowi kemarin dicalonkan oleh PDIP dan Gerindra berhasil menjadi Gubernur DKI karena syarat pencalonannya hanya 15 persen suara anggota DPRD DKI," katanya.

Padahal, menurut Martin, revisi UU Pilpres adalah pintu masuk membuat perubahan. Sebenarnya partai-partai besar tidak perlu berlebihan khawatirnya untuk memperbaiki UU Pilpres sekarang ini,Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/nrl)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%