Jumat, 28/09/2012 15:52 WIB

Gerindra: Parpol Besar Takut 'Jokowi Effect' Merembet ke Pilpres

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Sejumlah parpol besar yakni Golkar, PDIP, dan PD menilai revisi UU Pilpres belum diperlukan. Partai-partai besar menghalangi merembetnya fenomena Jokowi di Pilpres 2014.

Seperti diketahui Joko Widodo (Jokowi) yang hanya didukung PDIP dan Gerindra ternyata mengalahkan Fauzi Bowo (Foke) dalam Pilgub DKI. Sedangkan Foke didukung semua parpol koalisi plus sejumlah partai kecil.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat, parpol besar tak ingin terus kehilangan muka. Sehingga ingin mempertahankan aturan yang ada untuk meminimalisir munculnya capres alternatif yang berpotensi meneruskan fenomena Jokowi di Pilpres 2014.

"Parpol besar merasa khawatir fenomena Jokowi merembet ke Pilpres 2014 yang akan datang. Parpol besar lebih nyaman dengan mempertahankan status quo. Menurunkan ambang batas syarat menjadi capres dianggap memberi peluang bagi munculnya calon alternatif," kata Martin kepada detikcom, Jumat (28/9/2012).

Menurut Martin, jika syarat pencapresan diturunkan sedikit saja maka akan menambah jumlah capres di Pilpres 2014. Belajar dari fenomena Jokowi, hal ini dihindari partai besar.

"Jokowi kemarin dicalonkan oleh PDIP dan Gerindra berhasil menjadi Gubernur DKI karena syarat pencalonannya hanya 15 persen suara anggota DPRD DKI," katanya.

Padahal, menurut Martin, revisi UU Pilpres adalah pintu masuk membuat perubahan. Sebenarnya partai-partai besar tidak perlu berlebihan khawatirnya untuk memperbaiki UU Pilpres sekarang ini,Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%