detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 09:12 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Jumat, 28/09/2012 15:52 WIB

Gerindra: Parpol Besar Takut 'Jokowi Effect' Merembet ke Pilpres

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Sejumlah parpol besar yakni Golkar, PDIP, dan PD menilai revisi UU Pilpres belum diperlukan. Partai-partai besar menghalangi merembetnya fenomena Jokowi di Pilpres 2014.

Seperti diketahui Joko Widodo (Jokowi) yang hanya didukung PDIP dan Gerindra ternyata mengalahkan Fauzi Bowo (Foke) dalam Pilgub DKI. Sedangkan Foke didukung semua parpol koalisi plus sejumlah partai kecil.

Menurut anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat, parpol besar tak ingin terus kehilangan muka. Sehingga ingin mempertahankan aturan yang ada untuk meminimalisir munculnya capres alternatif yang berpotensi meneruskan fenomena Jokowi di Pilpres 2014.

"Parpol besar merasa khawatir fenomena Jokowi merembet ke Pilpres 2014 yang akan datang. Parpol besar lebih nyaman dengan mempertahankan status quo. Menurunkan ambang batas syarat menjadi capres dianggap memberi peluang bagi munculnya calon alternatif," kata Martin kepada detikcom, Jumat (28/9/2012).

Menurut Martin, jika syarat pencapresan diturunkan sedikit saja maka akan menambah jumlah capres di Pilpres 2014. Belajar dari fenomena Jokowi, hal ini dihindari partai besar.

"Jokowi kemarin dicalonkan oleh PDIP dan Gerindra berhasil menjadi Gubernur DKI karena syarat pencalonannya hanya 15 persen suara anggota DPRD DKI," katanya.

Padahal, menurut Martin, revisi UU Pilpres adalah pintu masuk membuat perubahan. Sebenarnya partai-partai besar tidak perlu berlebihan khawatirnya untuk memperbaiki UU Pilpres sekarang ini,Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%