Jumat, 28/09/2012 12:47 WIB

Iran Bersumpah akan Balas Serangan Militer

Rita Uli Hutapea - detikNews
Mahmoud Ahmadinejad (AFP)
New York, - Pemerintah Iran bersumpah akan membalas setiap serangan terhadap negeri Republik Islam itu. Hal ini disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyerukan adanya "garis merah" untuk mencegah Iran memiliki bom nuklir.

Wakil Dubes Iran untuk PBB Eshagh al-Habib menegaskan seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (28/9/2012), Iran tidak sedang mengupayakan pengembangan senjata atom.

Dikatakan diplomat Iran itu, negaranya "cukup kuat untuk membela diri sendiri dan punya hak penuh untuk membalas dengan kekuatan penuh atas setiap serangan."

Hal tersebut disampaikan Habib dalam Sidang Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat pada Kamis, 27 September waktu setempat. Dicetuskan Habib, Israel adalah rezim yang didasarkan pada terorisme dan merupakan pendiri terorisme negara di dunia.

"Komunitas internasional harus memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan tekanan pada rezim ini guna menghentikan semua perilaku yang tidak bertanggung jawab di wilayah Timur Tengah," cetus Habib.

Ditegaskannya, program nuklir Iran semata-mata untuk tujuan damai dan sangat sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional Iran.

Sebelumnya, dalam pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB, PM Netanyahu menyerukan adanya "garis merah yang jelas soal program senjata nuklir Iran".

Garis merah ini, menurut Netanyahu, mampu menghambat Iran untuk mengembangkan program nuklirnya secara menyeluruh. Dengan adanya garis merah ini, lanjutnya, ancaman yang ditimbulkan Iran terhadap komunitas internasional akan musnah. Presiden AS Barack Obama telah menolak desakan Israel untuk membuat garis merah tersebut.

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%