Kamis, 27/09/2012 21:01 WIB

Perda Parkir Disahkan, Dinas Perhubungan Segera Rumuskan Pergub

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, DPRD DKI Jakarta mengesahkan empat peraturan daerah (Perda). Salah satu perda yang disahkan yaitu Perda Perparkiran.

Peraturan terdiri dari 18 bab dan 83 pasal. "Aturan ini akan membahas kawasan atau zoning yang diperbolehkan sebagai tempat parkir," ujar anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat, Hardi, di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2012).

Hardi mengatakan, dengan disahkannya Perda ini, diharapkan masalah kemacetan di ibu kota dapat dikurangi. Selain itu, kendaraan tidak dapat lagi memarkir kendaraannya di jalanan (on the street).

"Secara bertahap penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan akan dihapus. Parkir yang on street akan dijadikan ke off street," kata Hardi.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI segera merumuskan Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda tersebut, termasuk untuk pengaturan besaran tarif untuk zonasi parkir.

"Setidaknya sudah ada tuntunan yang jelas mengenai pengaturan besaran tarif juga zona perparkiran. Kita akan tindak lanjuti. Karena pergub itu bukan saya sendiri yang mengurusnya, kalau bisa secepatnya. Kalau mungkin dikejar sebelum pergantian Gubernur, ya bisa saja seperti itu. Kita inginnya secepatnya. Yang tidak ada diperda, akan diatur diatur pakai SK Gubernur," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

Meski demikian, Pristono belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut bisa realisasikan.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%