Detik.com News
Detik.com

Kamis, 27/09/2012 21:01 WIB

Perda Parkir Disahkan, Dinas Perhubungan Segera Rumuskan Pergub

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, DPRD DKI Jakarta mengesahkan empat peraturan daerah (Perda). Salah satu perda yang disahkan yaitu Perda Perparkiran.

Peraturan terdiri dari 18 bab dan 83 pasal. "Aturan ini akan membahas kawasan atau zoning yang diperbolehkan sebagai tempat parkir," ujar anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat, Hardi, di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2012).

Hardi mengatakan, dengan disahkannya Perda ini, diharapkan masalah kemacetan di ibu kota dapat dikurangi. Selain itu, kendaraan tidak dapat lagi memarkir kendaraannya di jalanan (on the street).

"Secara bertahap penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan akan dihapus. Parkir yang on street akan dijadikan ke off street," kata Hardi.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI segera merumuskan Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda tersebut, termasuk untuk pengaturan besaran tarif untuk zonasi parkir.

"Setidaknya sudah ada tuntunan yang jelas mengenai pengaturan besaran tarif juga zona perparkiran. Kita akan tindak lanjuti. Karena pergub itu bukan saya sendiri yang mengurusnya, kalau bisa secepatnya. Kalau mungkin dikejar sebelum pergantian Gubernur, ya bisa saja seperti itu. Kita inginnya secepatnya. Yang tidak ada diperda, akan diatur diatur pakai SK Gubernur," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

Meski demikian, Pristono belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut bisa realisasikan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 06/03/2015 11:25 WIB
    Hakim Sarpin Rizaldi: Saya Sudah Marah Ini
    Hakim Sarpin Rizaldi: Saya Sudah Marah Ini Sarpin Rizaldi, hakim yang menyidangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, muak terhadap Komisi Yudisial (KY). Ia tidak mau memenuhi panggilan KY.
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%