Detik.com News
Detik.com
Kamis, 27/09/2012 21:01 WIB

Perda Parkir Disahkan, Dinas Perhubungan Segera Rumuskan Pergub

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, DPRD DKI Jakarta mengesahkan empat peraturan daerah (Perda). Salah satu perda yang disahkan yaitu Perda Perparkiran.

Peraturan terdiri dari 18 bab dan 83 pasal. "Aturan ini akan membahas kawasan atau zoning yang diperbolehkan sebagai tempat parkir," ujar anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat, Hardi, di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2012).

Hardi mengatakan, dengan disahkannya Perda ini, diharapkan masalah kemacetan di ibu kota dapat dikurangi. Selain itu, kendaraan tidak dapat lagi memarkir kendaraannya di jalanan (on the street).

"Secara bertahap penggunaan lahan parkir di ruang milik jalan akan dihapus. Parkir yang on street akan dijadikan ke off street," kata Hardi.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI segera merumuskan Peraturan Gubernur sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda tersebut, termasuk untuk pengaturan besaran tarif untuk zonasi parkir.

"Setidaknya sudah ada tuntunan yang jelas mengenai pengaturan besaran tarif juga zona perparkiran. Kita akan tindak lanjuti. Karena pergub itu bukan saya sendiri yang mengurusnya, kalau bisa secepatnya. Kalau mungkin dikejar sebelum pergantian Gubernur, ya bisa saja seperti itu. Kita inginnya secepatnya. Yang tidak ada diperda, akan diatur diatur pakai SK Gubernur," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

Meski demikian, Pristono belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut bisa realisasikan.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%