detikcom
Kamis, 27/09/2012 18:50 WIB

Kemenakertrans: Ancaman Mogok Nasional Buruh Tidak Berdasar

Ganessa Alfadh - detikNews
Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengancam melakukan mogok nasional jika tuntutan penghapusan outsourcing tidak dikabulkan oleh Kemenarkertans. Namun Kemenarkertrans menilai ancaman mogok nasional tidak berdasar.

"Dialog sudah beberapa kali baik informal maupun formal di kantor dan di rumah. Aspirasi ditampung, dimasukkan ke dalam pasal, lalu nanti dibuat revisinya. Artinya dasar untuk melakukan mogok nasional sudah tidak kuat lagi," kata staf khusus Kemenakertrans, Dita Indah Sari, kepada wartawan di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Dita menyatakan mogok nasional itu bisa menjadi ancaman kalau perundingan macet atau masing-masing pihak tidak mau berunding. Namun keduanya tidak terjadi, sehingga perundingan juga telah dilaksanakan.

"Kegiatan pekerja seperti ini kan selalu kita tampung. Masukan-masukan baru kita akan masukkan ke pasal-pasal baru. Jadi sama sekali tidak benar kalau dikatakan pemerintah tidak berdialog, tidak membuka diri, itu tidak benar," ujarnya.

Menurut Dita, aksi kecil maupun besar selalu diterima dan ditanya apa tuntutannya. "Jadi mudah-mudahan presisi bisa tepat waktu sehingga minggu depan dapat disiapkan putusan tentang Permenakertrans yang baru," lanjut Dita.

"Pertemuam tadi ada perwakilan dari buruh, Dirjen Pengawas, Sekjen Kemenakertrans, dan jajaran masing-masing. Jadi tim tadi cukup lengkap dan
qualified sengaja dipersiapkan kementerian untruk menampung aspirasi. Tidak ada Pak Menteri, namun kan selama ini sudah cukup menampung aspirasi para pekerja," jelasnya.

Demo ribuan buruh ini bubar pada pukul 17.00 WIB secara tertib. Sekitar 50 bus dan puluhan motor sempat membuat macet lalu lintas di Jalan Gatot Subroto.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close