detikcom
Kamis, 27/09/2012 18:50 WIB

Kemenakertrans: Ancaman Mogok Nasional Buruh Tidak Berdasar

Ganessa Alfadh - detikNews
Jakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengancam melakukan mogok nasional jika tuntutan penghapusan outsourcing tidak dikabulkan oleh Kemenarkertans. Namun Kemenarkertrans menilai ancaman mogok nasional tidak berdasar.

"Dialog sudah beberapa kali baik informal maupun formal di kantor dan di rumah. Aspirasi ditampung, dimasukkan ke dalam pasal, lalu nanti dibuat revisinya. Artinya dasar untuk melakukan mogok nasional sudah tidak kuat lagi," kata staf khusus Kemenakertrans, Dita Indah Sari, kepada wartawan di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Dita menyatakan mogok nasional itu bisa menjadi ancaman kalau perundingan macet atau masing-masing pihak tidak mau berunding. Namun keduanya tidak terjadi, sehingga perundingan juga telah dilaksanakan.

"Kegiatan pekerja seperti ini kan selalu kita tampung. Masukan-masukan baru kita akan masukkan ke pasal-pasal baru. Jadi sama sekali tidak benar kalau dikatakan pemerintah tidak berdialog, tidak membuka diri, itu tidak benar," ujarnya.

Menurut Dita, aksi kecil maupun besar selalu diterima dan ditanya apa tuntutannya. "Jadi mudah-mudahan presisi bisa tepat waktu sehingga minggu depan dapat disiapkan putusan tentang Permenakertrans yang baru," lanjut Dita.

"Pertemuam tadi ada perwakilan dari buruh, Dirjen Pengawas, Sekjen Kemenakertrans, dan jajaran masing-masing. Jadi tim tadi cukup lengkap dan
qualified sengaja dipersiapkan kementerian untruk menampung aspirasi. Tidak ada Pak Menteri, namun kan selama ini sudah cukup menampung aspirasi para pekerja," jelasnya.

Demo ribuan buruh ini bubar pada pukul 17.00 WIB secara tertib. Sekitar 50 bus dan puluhan motor sempat membuat macet lalu lintas di Jalan Gatot Subroto.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sip/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%