Rabu, 26/09/2012 23:09 WIB

Mendikbud: Tawuran Bukan Hanya Tanggungjawab Sekolah

Rivki - detikNews
Jakarta - Kasus terbunuhnya 2 pelajar SMA dalam seminggu terakhir di Jakarta Selatan, bukan semata tanggung jawab pihak sekolah. Kasus tauran tersebut merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

"Ini bukan sekedar masalah pendidikan saja yang dibebankan pada pihak sekolah semata. Ini jelas masalah sosial," ungkap Mendikbud M Nuh, di kediaman Deny, Jl Manggis 1, Manggarai, Jakarta, Rabu (25/9/2012).

M Nuh menerangkan, bahwa kasus yang menyebabkan tewasnya Deny (pelajar SMK Yake) dengan Alawy (pelajar SMA 6 Jakarta) memiliki akar masalah yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada kelas ekonomi kedua korban tersebut.

"Dua-duanya memiliki masalah sosial yang berbeda. Jika pelaku dalam kasus Deny memiliki masalah sosial terutama masalah beban ekonomo dari kelas bawah. Sedangkan, pelaku dalam kasus Alawy memiliki masalah sosial dari golongan elit," tuturnya.

M Nuh menegaskan, solusi untuk masalah tersebut dengan seringnya mempertemukan para siswa dengan komite sekolah bersama dewan pendidikan. Dengan mempertemukan para siswa, maka dewan pendidikan dan komite sekolah serta guru, dapat mengetahui masalah yag terjadi di lapangan.

"Jika mereka mengidap masalah sosial maka perlu pendekatan khusus," tutup M Nuh meninggalkan kediaman Deny.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%