Detik.com News
Detik.com
Rabu, 26/09/2012 23:09 WIB

Mendikbud: Tawuran Bukan Hanya Tanggungjawab Sekolah

Rivki - detikNews
Mendikbud: Tawuran Bukan Hanya Tanggungjawab Sekolah
Jakarta - Kasus terbunuhnya 2 pelajar SMA dalam seminggu terakhir di Jakarta Selatan, bukan semata tanggung jawab pihak sekolah. Kasus tauran tersebut merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

"Ini bukan sekedar masalah pendidikan saja yang dibebankan pada pihak sekolah semata. Ini jelas masalah sosial," ungkap Mendikbud M Nuh, di kediaman Deny, Jl Manggis 1, Manggarai, Jakarta, Rabu (25/9/2012).

M Nuh menerangkan, bahwa kasus yang menyebabkan tewasnya Deny (pelajar SMK Yake) dengan Alawy (pelajar SMA 6 Jakarta) memiliki akar masalah yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada kelas ekonomi kedua korban tersebut.

"Dua-duanya memiliki masalah sosial yang berbeda. Jika pelaku dalam kasus Deny memiliki masalah sosial terutama masalah beban ekonomo dari kelas bawah. Sedangkan, pelaku dalam kasus Alawy memiliki masalah sosial dari golongan elit," tuturnya.

M Nuh menegaskan, solusi untuk masalah tersebut dengan seringnya mempertemukan para siswa dengan komite sekolah bersama dewan pendidikan. Dengan mempertemukan para siswa, maka dewan pendidikan dan komite sekolah serta guru, dapat mengetahui masalah yag terjadi di lapangan.

"Jika mereka mengidap masalah sosial maka perlu pendekatan khusus," tutup M Nuh meninggalkan kediaman Deny.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rvk/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%