Komjen Nanan: Sengketa Hukum Selesaikan Lewat Hukum, Bukan Pakai Media

Jakarta - Polisi bertubi-tubi menerima serangan terkait sengketa kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus pengadaan alat simulasi SIM di Korlantas Polri. Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna berharap, sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui tekanan publik dan media.

"Jadi, kalau masalah hukum, mari kita selesaikan dengan masalah hukum. Artinya hukum yang di depan. Jangan menekan pakai publik, jangan menekan pakai media," ujar Nanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Nanan usai melakukan penandatanganan antara Polri dan BNN di Hotel Atlet Century, Jl Pintu 1 Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2012).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum sudah selaiknya segala yang terkait dengan proses hukum harus dilandaskan pada hukum yang berlaku.

"Jangan mencari popularitas. Ayo dong, sengketa hukum pakai hukum. Ini kan negara hukum. Hukum itu panglima," imbuhnya

Diakui jenderal bintang tiga ini, selama ini citra polisi terpuruk melalui pemberitaan media. Terakhir adalah suasana antara KPK dan Polri yang sempat memanas dalam proses hukum kasus Simulator SIM di Korlantas.

"Memang polisi tidak pintar membuat citra," keluh Nanan.

Menurutnya, polisi sudah berupaya untuk memperbaiki citra negatif yang selama ini menempel di Korps Bhayangkara. Hal itu dibuktikan institusi tersebut dengan memecat 500-an personel yang selama ini dinilai melanggar etika profesi di kepolisian ataupun yang terlibat tindak pidana.

"Kita besarkan polisinya. Oknumnya tindak. Setiap tahun kita 500 orang (polisi) dipecat. Sayang itu kan, sudah disekolahkan, sudah disiapkan jadi pengayom-pengayom, meras lagi. Pecat sama kita semuanya," tegas Nanan.

"Mau yang biru medianya. Mau yang merah, mau yang hitam warna bajunya. Sama-sama dong bantu kami membuat citra. Tidak kolusif ya. Saya ingin kita dekat tapi tidak kolusif. Masa mau ribut melulu," katanya sambil senyum.

(ahy/mpr)