detikcom
Selasa, 25/09/2012 17:02 WIB

14 Penyidik Polri di KPK Resmi 'Pulang Kampung' ke Mabes

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - 14 Orang penyidik yang sebelumnya diperbantukan di KPK, terhitung hari ini resmi tidak lagi bertugas di KPK. Belasan perwira menengah itu sudah melaporkan ke Mabes Polri dan masih menunggu posisi penugasan yang baru.

"Sudah 14 yang hadir dan menyatakan siap kembali untuk bekerja di Kepolisian, hari ini mereka sudah melapor," kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Selasa (25/9/2012).

14 Perwira polisi ini terdiri dari enam orang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan sisanya Komisaris Polisi (Kompol). Mereka tercatat habis masa penugasan di KPK sebagai penyidik tertanggal 12 September 2012.

Disinggung mengenai enam orang penyidik yang belum melaporkan ke Mabes Polri sesuai dengan surat yang tercatat sebelumnya, bahwa masa kerja mereka telah selesai di KPK, Boy tidak mengetahui jelas alasan keenam perwira tersebut belum melaporkan ke Mabes Polri.

"Yang lainnya masih menunggu (melapor), kemungkinan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Yang penting sudah ada pemberitahuan," jawab Boy. Rata-rata mereka berpangkat Kompol dan AKP (Ajun Komisaris Polisi).

Bagi 14 penyidik yang dinyatakan resmi bertugas kembali di Mabes Polri, jelas Boy, secara otomatis sudah bertugas di Mabes Polri meskipun mereka masih non-job.

"Mereka langsung bertugas di sini (Mabes), tentu akan ada surat tugas baru lagi. Kalau mereka penyidik apakah nanti ditugaskan sebagai penyidik di bareskrim atau kewilayahan," papar Boy.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%