Selasa, 25/09/2012 17:02 WIB

14 Penyidik Polri di KPK Resmi 'Pulang Kampung' ke Mabes

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - 14 Orang penyidik yang sebelumnya diperbantukan di KPK, terhitung hari ini resmi tidak lagi bertugas di KPK. Belasan perwira menengah itu sudah melaporkan ke Mabes Polri dan masih menunggu posisi penugasan yang baru.

"Sudah 14 yang hadir dan menyatakan siap kembali untuk bekerja di Kepolisian, hari ini mereka sudah melapor," kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Selasa (25/9/2012).

14 Perwira polisi ini terdiri dari enam orang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan sisanya Komisaris Polisi (Kompol). Mereka tercatat habis masa penugasan di KPK sebagai penyidik tertanggal 12 September 2012.

Disinggung mengenai enam orang penyidik yang belum melaporkan ke Mabes Polri sesuai dengan surat yang tercatat sebelumnya, bahwa masa kerja mereka telah selesai di KPK, Boy tidak mengetahui jelas alasan keenam perwira tersebut belum melaporkan ke Mabes Polri.

"Yang lainnya masih menunggu (melapor), kemungkinan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Yang penting sudah ada pemberitahuan," jawab Boy. Rata-rata mereka berpangkat Kompol dan AKP (Ajun Komisaris Polisi).

Bagi 14 penyidik yang dinyatakan resmi bertugas kembali di Mabes Polri, jelas Boy, secara otomatis sudah bertugas di Mabes Polri meskipun mereka masih non-job.

"Mereka langsung bertugas di sini (Mabes), tentu akan ada surat tugas baru lagi. Kalau mereka penyidik apakah nanti ditugaskan sebagai penyidik di bareskrim atau kewilayahan," papar Boy.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%