Selasa, 25/09/2012 15:25 WIB

Polisi Terima 10 Nama Siswa SMA 70 yang Diduga Terlibat Tawuran

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Polres Jakarta Selatan menerima nama-nama siswa SMA 70 yang diduga terlibat tawuran dengan SMA 6 kemarin, Senin (24/9). Kesepuluh nama itu diserahkan oleh pihak SMA 70. Namun polisi masih enggan merilis nama-nama pelajar tersebut.

"Itu masih kita olah, nanti kita infokan kemudian, beri kita waktu," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Wahyu Hadiningrat, kepada wartawan, Selasa (25/9/2012).

Wahyu mengatakan, sudah ada 5 saksi yang diperiksa terkait kasus tawuran tersebut. "Sejauh ini sudah lima saksi, 2 siswa, 2 guru, 1 SMA 70," ucapnya.

SMA 6 dan SMA 70 telah diliburkan selama tiga hari sehubungan dengan tawuran tersebut. Namun polisi masih terus melakukan penjagaan di sekitar lokasi tawuran di Bulungan, Jakarta Selatan.

"Polri tetap berjaga-jaga dan nanti pukul 15.00 WIB kita undang Disdik, Pemkot, SMA 6, SMA 70 untuk mengambil langkah tepat," sambung Wahyu.

Wahyu menjelaskan polisi akan mencari solusi untuk menghentikan tawuran yang kerap terjadi antara SMA 6 dan SMA 70. Sementara itu pelaku pembacokan ini akan dijerat padal 351 KUHP, 170 KUHP dan 338 KUHP.

"Pelaku bisa dijerat pasal-pasal itu, tapi nanti kita lihat saya karena masih di bawah umur," ucapnya.

Korban tewas tawuran siswa dua sekolah unggulan itu adalah Alawy Yusianto Putra (15), siswa kelas X SMAN 6. Dia tidak ikut tawuran, namun menjadi korban kekerasan saat berusaha menghindari tawuran tersebut. Jenazah remaja tersebut telah dimakamkan di TPU Poncol, Ciledug.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/vta)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%