Selasa, 25/09/2012 12:09 WIB

Putusan MK: Piutang Bank BUMN Bukan Piutang Negara

Andi Saputra - detikNews
Sidang MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya bisa menagih Piutang Negara. MK menghapus wewenang PUPN menagih piutang badan-badan lain seperti bank BUMN sebab piutang bank BUMN bukan piutang negara.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Mahfud MD dalam putusan yang diucapkan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

PUPN dibentuk oleh UU No 49/1960 dengan pertanggungjawaban ke Menteri Keuangan. MK memutuskan frase 'atau badan-badan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini' dalam pasal 4 ayat 1 tidak mengikat. Selain itu, MK juga memutuskan frase '/badan-badan negara' dalam Pasal 4 ayat 4 tidak mengikat.

"Frase 'atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara' dalam pasal 8, bertentangan dengan UUD 1945. Frase 'dan Badan-badan Negara' dalam Pasal 12 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tandas Mahfud.

Kasus ini dilatarbelakangi permohonan 7 perusahaan yang mendapat fasilitas Bank BNI. Ketujuh perusahaan tersebut terlilit utang yang sangat banyak seiring perubahan kurs rupiah terhadap USD pada krisis moneter 1998.

Karena utang membengkak, mereka terus dikejar pemerintah untuk mengembalikan utang yang nilainya sudah tidak wajar tersebut. Dalam hal ini, mereka dikejar oleh PUPN.

Lantas mereka pun mengajukan permohonan ke MK bahwa PNPU tidak berhak mengejar aset negara yang ada dalam bank BUMN (hair cut) dengan alasan sudah ada pemisahan kekuasaan keuangan negara dalam sistem bank BUMN. Dan hal ini dikabulkan sebagian oleh MK.

"Menurut MK, piutang bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU Perseroan Terbatas bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing bank BUMN," demikian alasan MK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close