detikcom
Selasa, 25/09/2012 12:09 WIB

Putusan MK: Piutang Bank BUMN Bukan Piutang Negara

Andi Saputra - detikNews
Sidang MK (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya bisa menagih Piutang Negara. MK menghapus wewenang PUPN menagih piutang badan-badan lain seperti bank BUMN sebab piutang bank BUMN bukan piutang negara.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Mahfud MD dalam putusan yang diucapkan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

PUPN dibentuk oleh UU No 49/1960 dengan pertanggungjawaban ke Menteri Keuangan. MK memutuskan frase 'atau badan-badan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini' dalam pasal 4 ayat 1 tidak mengikat. Selain itu, MK juga memutuskan frase '/badan-badan negara' dalam Pasal 4 ayat 4 tidak mengikat.

"Frase 'atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara' dalam pasal 8, bertentangan dengan UUD 1945. Frase 'dan Badan-badan Negara' dalam Pasal 12 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tandas Mahfud.

Kasus ini dilatarbelakangi permohonan 7 perusahaan yang mendapat fasilitas Bank BNI. Ketujuh perusahaan tersebut terlilit utang yang sangat banyak seiring perubahan kurs rupiah terhadap USD pada krisis moneter 1998.

Karena utang membengkak, mereka terus dikejar pemerintah untuk mengembalikan utang yang nilainya sudah tidak wajar tersebut. Dalam hal ini, mereka dikejar oleh PUPN.

Lantas mereka pun mengajukan permohonan ke MK bahwa PNPU tidak berhak mengejar aset negara yang ada dalam bank BUMN (hair cut) dengan alasan sudah ada pemisahan kekuasaan keuangan negara dalam sistem bank BUMN. Dan hal ini dikabulkan sebagian oleh MK.

"Menurut MK, piutang bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU Perseroan Terbatas bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing bank BUMN," demikian alasan MK.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%