detikcom
Selasa, 25/09/2012 09:24 WIB

MA Setujui Kenaikan Airport Tax, David Ajukan Upaya Hukum Pamungkas

Andi Saputra - detikNews
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi yang menyetujui kenaikan airport tax pada 2009 lalu akan dilawan David Tobing. Menurut David, kenaikan airport tax dari Rp 30 ribu menjadi Rp 40 ribu (domestik) dan Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu (internasional) melanggar UU Penerbangan.

Sehingga David siap melayangkan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), salah satunya bermodal UU Penerbangan. "Penjelasan pasal 240 ayat 1 UU Penerbangan menyebutkan yang dimaksud dengan pengguna jasa bandar udara adalah setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara dan/atau mempunyai ikatan kerja dengan bandar udara," kata David saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/9/2012).

‎​Sementara surat Menteri Perhubungan tertanggal 15 Januari 2009 yang menyetujui kenaikan tarif tersebut mencantumkan 'Pada prinsipnya usulan penyesuaian tarif rapat dilaksanakan dengan mengacu pada hasil kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengguna jasa yang diwakili oleh YLKI'. Sementara kesaksian YLKI sendiri mengatakan tidak pernah membuat kesepakatan tersebut.

"Keberatan saya karena pengguna jasa penerbangan adalah orang perorang maka tidak bisa diwakilkan oleh YLKI dan YLKI sendiri sudah menyangkal pernah membuat kesepakatan kenaikan tarif," tandas pria yang berkantor di bilangan Sudirman, Jakarta ini.

David juga menilai putusan MA ambigu terkait pertimbangan jika menaikkan tarif airport tax dengan persetujuan pengguna bandara akan memakan waktu sangat lama dan forum yang amat rumit.

"‎​Kalau pertimbangan terlalu repot melibatkan jutaan pengguna jasa, maka harus dibentuk asosiasi pengguna jasa penerbangan seperti asosiasi maskapai penerbangan IATA," tutur David.

"‎​Bagaimanapun UU Penerbangan harus dipatuhi Menteri Perhubungan dan Direksi Angkasa Pura II," pungkas David.

Seperti diketahui, kenaikan tarif biaya Pelayanan Jasa Penerbangan Penumpang Udara (PJP2U) atau yang dikenal dengan airport tax digugat masyarakat pada 29 April 2009. Mewakili masyarakat, David Tobing menggugat Menteri Perhubungan (Menhub) dan PT Angkasa Pura (AP) II.

Persetujuan kenaikan tarif ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Menhub Nomor PR 303/1/2Phb 2009 tertanggal 15 Januari 2009 lalu. PN Jakpus dan PT Jakarta mengabulkan permohonan David, tapi MA membatalkannya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%