detikcom

Selasa, 25/09/2012 09:24 WIB

MA Setujui Kenaikan Airport Tax, David Ajukan Upaya Hukum Pamungkas

Andi Saputra - detikNews
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi yang menyetujui kenaikan airport tax pada 2009 lalu akan dilawan David Tobing. Menurut David, kenaikan airport tax dari Rp 30 ribu menjadi Rp 40 ribu (domestik) dan Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu (internasional) melanggar UU Penerbangan.

Sehingga David siap melayangkan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), salah satunya bermodal UU Penerbangan. "Penjelasan pasal 240 ayat 1 UU Penerbangan menyebutkan yang dimaksud dengan pengguna jasa bandar udara adalah setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara dan/atau mempunyai ikatan kerja dengan bandar udara," kata David saat berbincang dengan detikcom, Selasa (25/9/2012).

‎​Sementara surat Menteri Perhubungan tertanggal 15 Januari 2009 yang menyetujui kenaikan tarif tersebut mencantumkan 'Pada prinsipnya usulan penyesuaian tarif rapat dilaksanakan dengan mengacu pada hasil kesepakatan yang telah dilakukan dengan pengguna jasa yang diwakili oleh YLKI'. Sementara kesaksian YLKI sendiri mengatakan tidak pernah membuat kesepakatan tersebut.

"Keberatan saya karena pengguna jasa penerbangan adalah orang perorang maka tidak bisa diwakilkan oleh YLKI dan YLKI sendiri sudah menyangkal pernah membuat kesepakatan kenaikan tarif," tandas pria yang berkantor di bilangan Sudirman, Jakarta ini.

David juga menilai putusan MA ambigu terkait pertimbangan jika menaikkan tarif airport tax dengan persetujuan pengguna bandara akan memakan waktu sangat lama dan forum yang amat rumit.

"‎​Kalau pertimbangan terlalu repot melibatkan jutaan pengguna jasa, maka harus dibentuk asosiasi pengguna jasa penerbangan seperti asosiasi maskapai penerbangan IATA," tutur David.

"‎​Bagaimanapun UU Penerbangan harus dipatuhi Menteri Perhubungan dan Direksi Angkasa Pura II," pungkas David.

Seperti diketahui, kenaikan tarif biaya Pelayanan Jasa Penerbangan Penumpang Udara (PJP2U) atau yang dikenal dengan airport tax digugat masyarakat pada 29 April 2009. Mewakili masyarakat, David Tobing menggugat Menteri Perhubungan (Menhub) dan PT Angkasa Pura (AP) II.

Persetujuan kenaikan tarif ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Menhub Nomor PR 303/1/2Phb 2009 tertanggal 15 Januari 2009 lalu. PN Jakpus dan PT Jakarta mengabulkan permohonan David, tapi MA membatalkannya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%