Senin, 24/09/2012 22:59 WIB

Walikota Palembang Soroti Kondisi Pasar 16 Ilir yang Kumuh & Berantakan

Taufik Wijaya - detikNews
Jakarta - Sejak awal memimpin kota Palembang, Eddy Santana Putra sangat konsen
dengan penataan pasar tradisional. Salah satu yang sukses, yakni
merelokasi pasar buah di depan Benteng Kuto Besak dan termasuk Pasar
Pagi 16 Ilir.

Namun, meskipun telah ditata, Pasar 16 Ilir tetap saja semrawut atau
terkesan tak terawat. Seperti kotor, berbau, dan berantakan.

Atas informasi tersebut, Eddy Santana Putra bersama jajarannya, Senin
(24/9/2012) berkunjung ke pasar yang terletak di pinggir Sungai Musi
ini.

Eddy pun melihat sejumlah fasilitas yang tidak terawat, bahkan cukup
mengkhawatirkan. Misalnya penataan kabel listrik, toilet, saluran
drainase, hingga kesemrawutan pedagang yang menggelar dagangan,
seperti sejumlah lapak milik pedagang menghalangi jalan.

"Potensi Pasar 16 ini sangat besar. Beragam kepentingan masyarakat ada
di sini. Oleh karena itu, fasilitas dan kondisi, serta pelayanan pun
harus baik. Instansi terkait (PD Pasar) harus segera mencarikan
solusinya, dan kita akan bantu mengatasinya,” ujar Eddy yang ditemui di lokasi.

Fasilitas yang dinilai Eddy memprihatinkan, yakni instalasi kabel
listrik yang terlihat semrawut, sehingga berpotensi menjadi penyebab
kebakaran. Demikian juga dengan toilet yang sudah terlihat kotor dan
sangat jorok.

“Saya minta pipa-pipa yang bocor diperbaiki, dan saluran pembuangan ke
Sungai Musi juga harus diawasi,” kata pria yang juga cagub Sumsel itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(tw/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%