Senin, 24/09/2012 18:15 WIB

MA Setuju Kenaikan Tarif Airport Tax: Ini Politis

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bandara Soekarno Hatta (ist.)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyetujui kenaikan airport tax dari Rp 30 ribu menjadi Rp 40 ribu (domestik) dan Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu (internasional) yang ditetapkan pada 2009. Hal ini menganulir putusan tingkat pertama dan tingkat banding atas gugatan David Tobing.

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta tidak tepat dan keliru," ujar ketua majelis kasasi, Rehngena Purba, dalam salinan kasasi yang dilansir website MA, Senin (24/9/2012).

Menurut MA jika menaikan tarif airport tax dengan persetujuan pengguna bandara akan memakan waktu sangat lama dan forum yang amat rumit. PT Angkasa Pura II harus melakukan negosiasi atau perundingan dengan tiap penggunaan jasa, khususnya penumpang yang jumlahnya ribuan hingga jutaan.

"Perundingan seperti ini jelas tidak praktis dan akan menimbulkan biaya yang besar. Tidak saja bagi penyedia jasa tetapi para pengguna jasa. Putusan peradilan harus pula mempertimbangkan prinsip efisiensi dalam menginterpretasikan atau menerapkan hukum dalam situasi konkret," ujar putusan yang juga diketok oleh Prof Dr Takdir Rahmadi dan Dr Nurul Elmiyah.

Menurut MA, airoport tax bukanlah jasa privat murni yang harus dilakukan tawar menawar antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam kasus ini, MA menilai penyedia jasa menjadi domain pemerintah yang diwakili oleh PT Angkasa Pura dan Menteri Perhubungan. Sehingga pertanggungjawaban penentuan tarif jasa lebih bersifat politis kepada kekuasaan legislatif.

"Namun karena Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang mendorong lahir dan tumbuhnya partisipasi publik, maka hal ini diwakili oleh LSM seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)," beber putusan yang diketok pada 12 Juli 2012.

"Maka sudah tepat dan benar jika Angkasa Pura II mendengar pandangan YLKI. Sehingga perbuatan menaikkan tarif dapat dibenarkan karena bukan merupakan perbuatan melanggar hukum," sambung putusan kasasi ini.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/vta)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%