detikcom
Senin, 24/09/2012 17:51 WIB

Kasus Simulator SIM

Boy Rafli: Nilai Proyek di Atas Rp 100 M, Jadi Harus Diketahui Kapolri

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kapolri Jendral Timur Pradopo diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri. Namun keterlibatan tersebut dianggap wajar karena nilai proyek yang mencapai di atas Rp 100 miliar.

"Oh itu, itu memang prosedur di dalam Perpres 54 tahun 2010. Jadi jika ada proyek di atas Rp 100 miliar, syarat secara administratif harus diketahui oleh pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran di Polri adalah Pak Kapolri. Kemudian di bawahnya ada kuasa pengguna

anggaran (KPA), ada PPK, ada panitia lelang. Jadi memang nilainya yang di atas Rp 100 miliar itu istilahnya memang harus diketahui oleh pimpinan dalam penetapan dari hasil lelang yang dilakukan oleh panitia lelang," ujar Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2012).

Boy mengatakan, saat ini yang berjalan adalah proses hukum operasional terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut.

"Jadi ini seperti SOP yang ditandatangani Kapolri seperti surat untuk mendapat promosi jabatan. Promosi jabatan tertentu kan juga keputusan Kapolri. Kemudian apakah nanti jika orang tersebut ditentukan dalam suatu tugas melakukan pelangggaran hukum ya tentunya orang itu yang diproses secara hukum," jelasnya.

Majalah Tempo edisi pekan ini melansir surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor Kep/193/IV/2011 tertanggal 8 April 2011 yang berisi Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Driving Simulator R4 (roda empat). Sebagai pengguna anggaran, dalam surat itu Kapolri menetapkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai calon pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 142,4 miliar.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%