Detik.com News
Detik.com
Senin, 24/09/2012 17:51 WIB

Tawuran SMA 6 vs SMA 70, Foke: Relokasi Tak Selesaikan Masalah

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Aksi tawuran antara oknum siwa SMA 60 vs SMA 6, Bulungan, Jakarta Selatan, bukan sekali ini terjadi. Pernah muncul wacana untuk memindahkan lokasi salah satu sekolah tersebut untuk menghentikan 'tradisi' buruk para siswanya.

Namun relokasi salah satu atau bankan dua sekolah yang bagai musuh Tidak ada jaminan oknum siswanya terlibat tawuran dengan sekolah yang lain.

"Memindahkan itu belum tentu jaminan penyelesaian masalah," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menanggapi tawuran kali ini yang memakan satu korban jiwa.

"Yang lebih baik cari format kerukunannya dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada," sambung Foke yang ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Sepengetahuannya, forum orang tua murid di SMA 6 dan SMA 70 sangat aktif dalam melakukan kegiatan mencegah anak-anaknya tawuran. Tapi ada banyak sekali faktor penyebab tawuran yang sering sekali tidak diketahui dengan pasti pangkal masalahnya. Seperti yang terjadi siang ini.

"Kita tidak ingin ini berkembang dan merugikan semua pihak. Nanti lihat dulu perkembangannya, kita tunggu laporan kepolisian, karena ini kasus tindak pidana," imbuh Foke


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%