Detik.com News
Detik.com
Senin, 24/09/2012 09:41 WIB

KRL Mania Gelar Petisi Penolakan Kenaikan Tarif KRL Commuter Line

Nala Edwin - detikNews
KRL Mania Gelar Petisi Penolakan Kenaikan Tarif KRL Commuter Line
Jakarta - KRL Mania menggelar petisi untuk menolak kenaikan tarif KRL Commuter Line Rp 2.000 yang akan berlaku mulai 1 Oktober mendatang. Petisi yang dilakukan secara online ini rencananya juga akan dilakukan di stasiun-stasiun.

"Kita galang petisi secara online dulu dan rencananya kita juga akan melakukannya di stasiun-stasiun," kata moderator milis KRL Mania, Nurcahyo, kepada detikcom, Senin (24/9/2012).

Petisi secara online dapat diakses di http://www.change.org/id/petisi/batalkan-kenaikan-tiket-krl. Saat ini pada pukul 09.20 WIB sudah ada 200 orang yang ikut dalam petisi ini.
"Kita pilih online dulu karena kesibukan masing-masing anggota dan waktunya yang semakin mepet," katanya.

Nurcahyo mengatakan petisi ini rencanya akan disampaikan pada PT KCJ, PT KAI, Kemenhub dan Kementerian BUMN. "Tujuan kita membuat petisi ini agar kenaikan tarif dibatalkan," katanya.

Nurcahyo mengatakan, penolakan kenaikan tarif ini disebabkan belum adanya perbaikan yang dilakukan PT KAI. Hingga saat ini juga belum jelas kompensasi yang didapat penumpang jika kereta terlambat saat tarif naik nanti.

"Kompensasi untuk penumpang apa kalau nanti kereta terlambat padahal tarif sudah naik," katanya.

Rencananya tarif KRL Commuter Line akan naik Rp 2.000 untuk setiap perjalanan. Berikut tarif KRL Commuter Line yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2012:

- Rp 9.000,- untuk relasi Bogor-Jakarta/Jatinegara
- RP 8.000,- untuk relasi Depok-Bogor
- Rp 8.000,- untuk relasi Depok-Jakarta/Jatinegara
- Rp 8.500,- untuk relasi Bekasi-Jakarta/Stasiun Transit
- Rp 8.000,- untuk relasi Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang/Stasiun Transit
- Rp 7.500,- untuk relasi Tangerang-Duri/Stasiun Transit


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%