Senin, 24/09/2012 08:50 WIB

Jika Kewenangan KPK 'Dibonsai', Indonesia Kembali ke Masa Kelam

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Draf usulan revisi UU KPK telah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Beberapa pasal dalam draf usulan itu akan memangkas beberapa kewenangan KPK seperti penyadapan dan penuntutan. Jika hal itu terjadi, maka korupsi akan semakin merajalela di Indonesia.

"Kalau sampai pendapat, desakan, ataupun tuntutan itu benar-benar dituangkan pada UU KPK mendatang, maka sejarah negara dan bangsa ini pun akan mundur kembali ke masa lalu, masa-masa gelap, tatkala korupsi demikian merajalela. Sehingga Indonesia terjerumus ke dalam krisis multidimensi, yang berujung pada krisis moneter pada tahun 1997/1998 dan hingga kini recovery terhadap dampak krisis tersebut masih belum kunjung rampung," ungkap anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsuddin, saat berbincang dengan detikcom, Senin (24/9/2012).

Didi mengatakan bila ada pendapat, desakan, ataupun tuntutan agar UU KPK direvisi, sudah sepatutnyalah agar pendapat, desakan, ataupun tuntutan itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi, bahkan menggembosi, kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai revisi terhadap UU KPK itu mengarah ke penyusutan wewenang KPK.

"Memperlemah KPK sama artinya berhadapan dengan 240 juta rakyat Indonesia. Walaupun di DPR saat ini terjadi pro dan kontra, yang bisa berujung pada pelemahan KPK, namun atas nama keberpihakan pada aspirasi rakyat dan masa depan Indonesia yang lebih baik dan bersih, maka saya berpendapat tidak ada alasan sama sekali untuk memperlemah KPK," tegas anggota fraksi PD ini.

Menurut Didi, sejatinya, KPK merupakan manifestasi dari harapan sekaligus tuntutan Reformasi Tahun 1998 agar korupsi yang telah demikian akut diberantas dengan cara-cara luas biasa. KPK, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dilahirkan karena berbagai institusi penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, misalnya kepolisian dan kejaksaan, ternyata belum berfungsi secara efektif dalam melakukan aksi hukum pemberantasan korupsi.

"Seharusnya, kalaupun UU KPK hendak disempurnakan, maka maksud dan arahnya justru pada penguatan wewenang dan kelembagaan KPK. Sebab, tak dapat dipungkiri, hingga hari ini, ternyata korupsi masih terus merajalela. Sementara, tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi demikian luas dan amat berat," imbuhnya.

Karena itu, lanjut Didi, cara-cara dan aksi luar biasa serta progresif untuk memberantas korupsi harus tak henti-hentinya dilakukan. Cara dan aksi progresif serta luar biasa ini, niscaya melalui penguatan kewenangan dan kelembagaan KPK.

"Tentu saja cara dan aksi itu mesti dibarengi pula dengan peningkatan efektivitas kepolisian dan kejaksaan dalam aksi hukum pemberantasan korupsi. Bersamaan itu, kerja sama, koordinasi, dan sinergi antara KPK dan kepolisian serta kejaksaan dalam orkestra pemberantasan korupsi harus benar-benar diefektifkan secara sungguh-sungguh dan konkret," paparnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mpr/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%