Minggu, 23/09/2012 20:52 WIB
Awas! Titik-titik Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol
"Terdapat beberapa titik rawan penyelenggaran dan kecurangan pada tahapan verifikasi faktual ini," ujar Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, dalam jumpa pers di Gedung Agenda, Jl Cikini V nomor 15 A, Jakarta, Minggu (23/6/2012).
Setidaknya ada 3 titik kecurangan yang mungkin terjadi. Pertama, terjadinya kompromi politik. Hal ini bisa terjadi antara parpol dan penyelenggara pemilu, parpol dengan pengawas pemilu, maupun parpol dengan parpol.
"Di mana parpol yang sudah mendapatkan kursi di parlemen yang secara psikologis belum siap itu melakukan kompromi politik dengan yang baru yang juga sama-sama ingin lolos. Sehingga pada akhirnya kompromi itu outputnya untuk meloloskan semua parpol," tutur Yusfitriadi.
Dia menjelaskan kompromi politik terkait integritas independensi dan profesionalitas penyelenggara terutama yang memverifikasi di tingkat kabupaten/kota. Dia melihat parpol terlambat menyiapkannya.
"Mereka baru sewa kantor, berarti kan baru disiapkan, berkas yang diserahkan ke KPU juga fotokopian. Sehingga ini ada kekhawatiran. Entah ini opini kita atau opini masyarakat ya, samalah semua partai. Baru ramai ketika mau kampanye. Ini korelasinya dengan ketidaksiapan. Sehingga itu kemudian yang mendorong parpol untuk kompromi politik," papar Yusfitriadi.
Kedua, parpol calon peserta pemilu hanya memaksimalkan dokumen faktualnya di daerah, termasuk 10 persen sampling objek verifikasi faktual. Karena itu, 90 persen sisanya tidak disiapkan.
"Terutama keanggotaan, ada kekhawatiran parpol menyiapkan dokumen faktualnya di daerah 10 persen yang menjadi objek sampling saja. Yang 90 persen tidak. Sementara infrastruktur di bawah tidak siap. Menjelang pemilu tidak siap,"j elas Yusfitriadi.
Ketiga, pembajakan kader politik. Menurut JPRR ada beberapa parpol yang menjadikan hal itu. Ketika kekecewaan muncul pada sebuah parpol kemudian diimplementasi dengan partai baru, maka tingkat bawah rawan pembajakan.
"Di mana kemudian pengurus partai A misalnya, di partai yang dulu ada yang partai sempalan juga ada. Belum lagi masalah keanggotaan. Memungkinkan mereka memiliki 2 partai," sambung dia.
Ketika kondisi itu terjadi, imbuh Yusfitriadi, penyelenggara pemilu tidak memverifikasi secara akurat. Saat itu terjadi, cita- cita untuk memiliki parpol yang demokratis dengan politiskus- politikus yang ikut pembangun bangsa yang anti korupsi tidak akan pernah terwujud.
"Oleh karena itu politisi-politisi yang disumbangkan ke senayan tidak akan pernah memiliki kontribusi-kontribusi terhadap negara," ujar dia.
Sementara itu Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi, di kesempatan yang sama mengatakan Bawaslu belum sempat membentuk panwas di kabupaten/kota. Karena itu KIPP akan mem-back up lembaga tersebut. Untuk itu ada dua metode yang dilakukan.
"Pertama, menempel petugas KPU. Dari situ kita bisa memastikan apakah kerja-kerja petugas yang memverifikasi ini berjalan dengan baik atau tidak," kata Jojo.
Yang kedua, menunggu hasil verifikasi KPUD, setelah itu mencocokkan dengan apa yang KIPP temukan di lapangan. "Metode-metode ini diharapkan akan mendapatkan hasil proses verifikasi yng berkualitas dan baik," sambung Jojo.
Nah, untuk menjaga titik rawan tersebut KIPP dan JPPR akan memantau 260 kabupaten/kota dan seluruh provinsi selama verifikasi faktual berlangsung.
GUna memverifikasi faktual parpol, KPU menerjunkan 13.450 petugas di seluruh Indonesia. Penetapan partai politik pun diubah dari tanggal 15 Desember 2012 menjadi 8 Januari 2013. Sebab verifikasi faktual kepada partai politik dilakukan selama lima bulan.
(vit/mpr)
Baca Juga
Komentar (0 Komentar)
Twitter Recommendation
-
Ini Instruksi SBY Terkait Masalah Gunung Padang dan Lumpur Lapindo
824 share this. -
Uang Fathanah Mengalir ke 20 Wanita, Sefti: Yang Penting Bapak Sudah Tobat
673 share this. -
Puluhan Ribu Warga Palembang Saksikan Jembatan 'Ampera Berwarna'
657 share this. -
Korban Diperkosa Geng Motor Klewang Karena Tak Bayar 'Pajak Preman'
649 share this. -
Rekening Gendut Aiptu LS, Berapa Gaji Normal Polisi Berpangkat Aiptu?
643 share this.
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru
Indeks Berita ยป
-
Minggu, 19/05/2013 20:15 WIB
Forum CAPDI
PM Kamboja Digelari Warga Kehormatan Sulawesi Selatan
-
Minggu, 19/05/2013 19:47 WIB
Hujan Deras di Jakarta, Hindari Titik-titik Genangan Ini
-
Minggu, 19/05/2013 19:30 WIB
Katulampa Terus Meningkat, Warga Bantaran Ciliwung Diimbau Waspada
-
Minggu, 19/05/2013 19:24 WIB
Banyak Jadi Tempat Cuci Uang: Perempuan, Hati-hati Terima Pemberian!
-
Minggu, 19/05/2013 19:19 WIB
Updated
Operasi Simpatik Jaya: 10.810 Kendaraan di DKI Kena Tilang
-
Minggu, 19/05/2013 18:15 WIB
Ahok: Di Jakarta Ini Susah, Kami Sedikit Keras Aja Dianggap Langgar HAM
-
Minggu, 19/05/2013 19:41 WIB
Hujan Deras di Jakarta, Hindari Titik-titik Genangan Ini
-
Minggu, 19/05/2013 19:19 WIB
Banyak Jadi Tempat Cuci Uang: Perempuan, Hati-hati Terima Pemberian!
-
Minggu, 19/05/2013 19:22 WIB
Katulampa Terus Meningkat, Warga Bantaran Ciliwung Diimbau Waspada
-
Minggu, 19/05/2013 18:30 WIB
Operasi Simpatik Jaya: 10.810 Kendaraan di DKI Kena Tilang
-
Minggu, 19/05/2013 20:02 WIB
Real Count PDIP, Abubakar-Yayat Unggul di Pilbup Bandung Barat
-
Minggu, 19/05/2013 17:11 WIB
16 RS Swasta Mundur dari KJS, Ahok: Mungkin Mau Untung Besar
-
Minggu, 19/05/2013 17:28 WIB
Anggota Geng Motor Penikam Jurnalis Trans TV Ditangkap Polisi
-
457 Komentar
-
319 Komentar
-
231 Komentar
-
227 Komentar
-
223 Komentar
-
210 Komentar
-
208 Komentar
-
201 Komentar
-
Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
ProKontra
Index »
Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS
Pro
Kontra
Cari Penawaran Terbaik di Sini
Info Promosi Travel
- Rp 2,833.000
- Rp .000
MustRead
close
-
Minggu, 19/05/2013 14:14 WIB
Uang Fathanah Mengalir ke 20 Wanita, Sefti: Yang Penting Bapak Sudah Tobat
-
Minggu, 19/05/2013 12:54 WIB
Massa 'Jokowi Presidenku 2014' Aksi di Bundaran HI
- detikNews · Berita · Internasional · Kolom · Wawancara · Lapsus · Tokoh · Pro Kontra · Profil · Indeks
- detikSport · Basket · MotoGP · F1 · Raket · Sepakbola · Sport Lain · Galeri · Profil · Fans Area · Indeks
- Sepakbola · Italia · Inggris · Spanyol · Jerman · Indonesia · Uefa · Bola Dunia · Fans Area · Indeks
- detikOto · Mobil · Motor · Modifikasi · Tips & Trik · Konsultasi · Komunitas · OtoTest · Galeri · Video · Forum · Indeks
- detikHot · Celebs · Music · Movie · Art · Gallery · Profile · KPOP · Forum · Indeks
- detikInet · News · Gadget · Games · Fotostop · Klinik IT · Ngopi · Produk Pilihan · Forum · Indeks
- detikFinance · Ekonomi Bisnis · Finansial · Properti · Energi · Industri · Sosok · Peluang Usaha · Pajak · Konsultasi · Foto · TV · Indeks
- detikHealth · Health News · Sexual Health · Diet · Ibu & Anak · Konsultasi · Health Calculator · Foto Balita · Bank Nama Bayi
- detikTravel · Travel News · Destinations · Photos · d'Trips · Hotels · Flights · ACI · d'Travelers Stories
- Wolipop · Fashion · Photos · Beauty · Love & Sex · Home & Family · Wedding · Entertainment · Sale & Shop · Hot Guide · d'Lounge · Indeks
- detikFood · Resep · Tempat Makan · Kabar Kuliner · Halal · Komunitas · Forum · Konsultasi · Galeri · Indeks
- detikSurabaya · Berita · Bisnis · Society · Foto · TV · Indeks
- detikBandung · News · Sosok · Info · Pengalaman Anda · Lifestyle · Iklan Baris · Foto · TV · Info Iklan · Forum · Indeks
Iklan Baris · Blog · Forum · Kolom Kita · adPoint · Seremonia · Sindikasi · Info Iklan · Suara Pembaca · Surat dari Buncit · detikTV · Cari Alamat
Copyright © detikcom, All Rights Reserved · Redaksi · Pedoman Media Siber · Karir · Kotak Pos · Info Iklan · Disclaimer

.gif)





_5.gif)



Namanya Markamah. Semangat perempuan berusia 46 tahun ini tak pernah padam untuk menyalakan lilin pendidikan di tempat-tempat marjinal. Mulai dari memberantas buta huruf di Marunda, mengajar anak-anak PSK di Jakarta Barat hingga kini menjalankan roda sekolah semi permanen yang dikepung pabrik.
Prinsip Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, “Pertahanan Terbaik adalah Menyerang” nampaknya sedang diadopsi oleh PKS saat terjepit berhadapan dengan kasus hukum di KPK. Upaya perlawananoleh PKS yaitu melaporkan sejumlah penyidik dan jubir KPK kepada Kepolisian.
