detikcom
Minggu, 23/09/2012 09:11 WIB

Pimpin Jakarta, Jokowi Harus Bisa 'Taklukkan' DPRD DKI

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Merujuk pada hasil quick count seluruh lembaga survei, Jokowi sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilgub DKI 2012. Namun perjuangan politisi PDIP ini belum berakhir. Untuk memimpin Jakarta, Jokowi harus bisa 'menaklukkan' DPRD DKI.

Tugas itu bukan perkara mudah. Kenapa tak mudah? Karena Jokowi dan wakilnya Ahok, hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Gabungan suara dua partai ini di DPRD DKI hanya 17 dari total 94 kursi.

Jokowi tidak dapat menjalankan program-programnya, jika tidak mendapat lampu hijau dari DPRD DKI. Namun pria yang kini masih tercatat aktif sebagai Walikota Solo ini dinilai akan mampu melewati itu, jika memiliki program yang mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

"Risiko semacam itu memang imbas dari pola presidensiil. Seorang presiden atau kepala daerah harus berhadapan dengan partai yang ada di parlemen. Itu kondisi yang harus dihadapi oleh seorang kepala daerah," ujar pakar politik dari UI, Maswadi Rauf dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (23/9/2012).

Maswadi menilai, Jokowi harus bijaksana dalam menjalin komunikasi dengan DPRD. Menurutnya, sang gubernur baru jangan membuat kebijakan yang konfrontatif dengan parlemen DKI.

"Harus akomodatif. Nah di sini diperlukan kearifan, kebijaksanaan, dan pemikiran yang matang dari seorang Jokowi," ujar Maswadi.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/spt)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close