Detik.com News
Detik.com
Minggu, 23/09/2012 09:11 WIB

Pimpin Jakarta, Jokowi Harus Bisa 'Taklukkan' DPRD DKI

Fajar Pratama - detikNews
Pimpin Jakarta, Jokowi Harus Bisa Taklukkan DPRD DKI
Jakarta - Merujuk pada hasil quick count seluruh lembaga survei, Jokowi sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilgub DKI 2012. Namun perjuangan politisi PDIP ini belum berakhir. Untuk memimpin Jakarta, Jokowi harus bisa 'menaklukkan' DPRD DKI.

Tugas itu bukan perkara mudah. Kenapa tak mudah? Karena Jokowi dan wakilnya Ahok, hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Gabungan suara dua partai ini di DPRD DKI hanya 17 dari total 94 kursi.

Jokowi tidak dapat menjalankan program-programnya, jika tidak mendapat lampu hijau dari DPRD DKI. Namun pria yang kini masih tercatat aktif sebagai Walikota Solo ini dinilai akan mampu melewati itu, jika memiliki program yang mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

"Risiko semacam itu memang imbas dari pola presidensiil. Seorang presiden atau kepala daerah harus berhadapan dengan partai yang ada di parlemen. Itu kondisi yang harus dihadapi oleh seorang kepala daerah," ujar pakar politik dari UI, Maswadi Rauf dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (23/9/2012).

Maswadi menilai, Jokowi harus bijaksana dalam menjalin komunikasi dengan DPRD. Menurutnya, sang gubernur baru jangan membuat kebijakan yang konfrontatif dengan parlemen DKI.

"Harus akomodatif. Nah di sini diperlukan kearifan, kebijaksanaan, dan pemikiran yang matang dari seorang Jokowi," ujar Maswadi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/spt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%
MustRead close