Minggu, 23/09/2012 09:11 WIB

Pimpin Jakarta, Jokowi Harus Bisa 'Taklukkan' DPRD DKI

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Merujuk pada hasil quick count seluruh lembaga survei, Jokowi sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilgub DKI 2012. Namun perjuangan politisi PDIP ini belum berakhir. Untuk memimpin Jakarta, Jokowi harus bisa 'menaklukkan' DPRD DKI.

Tugas itu bukan perkara mudah. Kenapa tak mudah? Karena Jokowi dan wakilnya Ahok, hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Gabungan suara dua partai ini di DPRD DKI hanya 17 dari total 94 kursi.

Jokowi tidak dapat menjalankan program-programnya, jika tidak mendapat lampu hijau dari DPRD DKI. Namun pria yang kini masih tercatat aktif sebagai Walikota Solo ini dinilai akan mampu melewati itu, jika memiliki program yang mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

"Risiko semacam itu memang imbas dari pola presidensiil. Seorang presiden atau kepala daerah harus berhadapan dengan partai yang ada di parlemen. Itu kondisi yang harus dihadapi oleh seorang kepala daerah," ujar pakar politik dari UI, Maswadi Rauf dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (23/9/2012).

Maswadi menilai, Jokowi harus bijaksana dalam menjalin komunikasi dengan DPRD. Menurutnya, sang gubernur baru jangan membuat kebijakan yang konfrontatif dengan parlemen DKI.

"Harus akomodatif. Nah di sini diperlukan kearifan, kebijaksanaan, dan pemikiran yang matang dari seorang Jokowi," ujar Maswadi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/spt)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cabut Kewarganegaaraan WNI Pendukung ISIS

Kemenkum HAM mengkaji usulan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang mendukung ISIS yang kini berganti nama menjadi Daulah Islamiyah (Islamic State/IS). Bila Anda setuju wacana yang dikaji Kemenkum HAM bahwa kewarganegaraan WNI dicabut karena mendukung ISIS, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%