detikcom
Sabtu, 22/09/2012 22:53 WIB

FPI Segel Seven Eleven yang Sedang Launching di Pejaten

Danu Mahardika - detikNews
Jakarta - Massa Front Pembela Islam (FPI) Pasar Minggu Sabtu (22/9) hari ini, menggeruduk kios Seven Eleven Pejaten, Jaksel. Mereka lantas menyegel kios waralaba tersebut, karena dinilai menjual minuman keras dengan alkohol yang kelewat batas.

Pantauan detikcom di Seven Eleven di Jl Pejaten Raya, Pasar Minggu, awalnya minimarket ini memang sedianya baru akan menggelar grand launching pada hari ini. Namun di tengah acara peluncuran, mendadak datang rombongan laki-laki berbaju koko dan berompi bertuliskan 'FPI' sekitar 20 orang. Mereka datang menggunakan motor.

Setelah datang, mereka meminta lampu Seven Eleven untuk dimatikan. Rombongan ini juga menempelkan kertas karton berukuran 60 x 40 cm bertuliskan 'Bangunan Ini Disegel oleh Warga Pejaten Barat karena tidak memiliki IMB' dengan karton.

Usai melakukan penyegelan, koordinator rombongan berbaju koko ini angkat bicara.

"Kami dari Ketua FPI Pasar Minggu. Ada Seven Eleven yang kami segel karena tidak memiliki izin IMB dan izin lainnya. Warga sekitar juga menolak Seven Eleven ini," ujar Herianudin yang memperkenalkan dirinya sebagai Ketua FPI Pasar Minggu di lokasi.

Herianudin juga menyebut alasan lain, mengapa FPI melakukan penyegelan. Menurutnya, Seven Eleven itu menjual minuman dengan kadar alkohol yang tinggi.

"Ada minuman keras yang kadar alkoholnya cukup tinggi. 4-5 persen. Mau dibawa kemana generasi kita," ujar Herianudin.

Detikcom, mencoba mewawancarai para petugas Seven Eleven yang tengah mematikan lampu, namun mereka menolak berkomentar. "Saya tidak boleh bicara apa-apa sama FPI," ujar seorang petugas.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjp/spt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%