detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 03:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 22/09/2012 14:52 WIB

Anand Krishna Divonis Cabuli Murid, Keluarga: Putusan itu Sesat

Andi Saputra - detikNews
Anand Krishna (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan tokoh spiritual Anand Krishna terbukti mencabuli muridnya sehingga harus dihukum 2,5 tahun penjara. Menanggapi putusan kasasi ini, putra Anand Krishna, Prashant Gangtani mengatakan pihaknya tidak akan tunduk kepada putusan MA yang dinilai sesat.

"Kami berpendapat bahwa berdasarkan UUD, KUHP pasal 244, putusan bebas tidak bisa dikasasi. Dalam KUHP tidak ada pasal yang menyatakan bebas dibagi dua kategori yaitu putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Itu hanya cara-cara oknum-oknum MA yang bandel. Menunduk kepada putusan sesat sama aja kita melanggar hukum," kata Prashant dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (22/9/2012).

Prashant juga menanyakan janji Jaksa Agung dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyatakan putusan bebas yang tidak merugikan uang negara tidak akan dikasasi. Dia juga menanyakan bagaimana JPU bisa memegang yurisprudensi sebagai dasar pengajuan kasasi.

"Di semester pertama Fakultas Hukum, jelas diajarkan yurisprudensi digunakan apabila tidak ada hukumnya. Kalau ini jelas ada Pasal 244 KUHAP, sehingga kalau memakai yurisprudensi itu artinya melanggar hukum, dan jelas ada pelanggaran hukum oleh MA sendiri. Bagaimana rakyat mau taat pada hukum kalau instansi tertinggi negara pun melanggarnya," tandas Prashant.

Mengenai isi dari putusan tersebut, Prashant mengatakan banyak ketidaksesuaian antara fakta hukum dan pertimbangan MA yang tertulis dalam putusan.

"Putusan ada di website MA sehingga masyarakat bisa membaca langsung bahwa tidak ada satu saksi pun dalam putusan yang dibuat MA itu. Semua pertimbangan MA itu adalah kebohongan yang bisa kami buktikan dengan rekaman persidangan yang kita ada," ungkap Prashant yakin.

Segala cara akan digunakan kubu Anand untuk membuktikan kejanggalan-kejanggalan putusan kasasi ini. Salah satunya mengadu ke DPR.

"Kami akan membawa ini ke Komisi III DPR. Ini bisa jadi contoh hakim yang merekayasa fakta hukum. Saya akan berjuang terus sampai hakim-hakim nakal itu di balik jeruji," pungkas Prashant.

Seperti diketahui Anand ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah seorang muridnya, Tara Pradipta Laksmi. Lalu Anand duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Pada 22 November 2011, majelis hakim PN Jaksel yang diketuai oleh Albertina Ho memvonis Anand bebas. Anand tidak terbukti melakukan perbuatan asusila sebagaimana yang didakwakan. Jaksa lalu kasasi ke MA dan Anand dijatuhi hukuman 2,5 tahun.

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%