detikcom

Jumat, 21/09/2012 17:01 WIB

Gerindra: Kantor Baru DPD Tak Perlu Ada di 33 Provinsi

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Rencana pembangunan kantor baru DPD RI di 33 provinsi dinilai tak akan efektif. Kantor itu memang dibutuhkan, namun belum perlu hingga di 33 provinsi.

"Pada waktu rapat dengan DPD memang kami beranggapan pembangunan kantor itu harus selektif, mulailah diprioritaskan, tidak perlu di 33 provinsi," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR, Martin Hutabarat, saat dihubungi, Jumat (21/9/2012).

Menurut Martin, keberadaan kantor DPD di provinsi memang diperlukan di beberapa daerah, namun tidak di semua daerah. DPD harus memilah mana saja daerah yang perlu ada kantor DPDnya. Hal itu perlu dilakukan untuk menghemat anggaran.

Martin menilai keberadaan kantor itu akan membuat DPD bisa lebih bekerja untuk rakyat. Menurutnya, selama ini keberadaan DPD seperti ada dan tiada.

"Konstitusi kita kan memberi hak hidup untuk DPD. Namun dari wewenang, DPD ini seolah-olah ada tapi tidak ada," ujar pria yang juga Anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, kantor tersebut juga bisa digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan sinergi antara DPR dan DPD. "Dari kantor itu bisa diketahui apa permasalahan di daerah, DPD dan DPR juga bisa bersinergi," imbuhnya.

Anggaran DPD RI pada tahun 2013 dianggarkan sekitar Rp 1,2 triliun. Menurut Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, anggaran ini termasuk pembangunan kantor di 33 provinsi yang akan dipakai bersama anggota DPR dan DPD.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(trq/mpr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Penangkapan BW Adalah Balas Dendam Polri ke KPK

Banyak pihak yang mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri. Bahkan, mantan Plt Pimpinan KPK Mas Ahmad Santosa berpendapat penangkapan oleh Polri terhadap BW merupakan tindakan balas dendam terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Bila Anda setuju dengan Mas Ahmad Santosa, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%