detikcom

Jumat, 21/09/2012 17:01 WIB

Gerindra: Kantor Baru DPD Tak Perlu Ada di 33 Provinsi

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Rencana pembangunan kantor baru DPD RI di 33 provinsi dinilai tak akan efektif. Kantor itu memang dibutuhkan, namun belum perlu hingga di 33 provinsi.

"Pada waktu rapat dengan DPD memang kami beranggapan pembangunan kantor itu harus selektif, mulailah diprioritaskan, tidak perlu di 33 provinsi," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR, Martin Hutabarat, saat dihubungi, Jumat (21/9/2012).

Menurut Martin, keberadaan kantor DPD di provinsi memang diperlukan di beberapa daerah, namun tidak di semua daerah. DPD harus memilah mana saja daerah yang perlu ada kantor DPDnya. Hal itu perlu dilakukan untuk menghemat anggaran.

Martin menilai keberadaan kantor itu akan membuat DPD bisa lebih bekerja untuk rakyat. Menurutnya, selama ini keberadaan DPD seperti ada dan tiada.

"Konstitusi kita kan memberi hak hidup untuk DPD. Namun dari wewenang, DPD ini seolah-olah ada tapi tidak ada," ujar pria yang juga Anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, kantor tersebut juga bisa digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan sinergi antara DPR dan DPD. "Dari kantor itu bisa diketahui apa permasalahan di daerah, DPD dan DPR juga bisa bersinergi," imbuhnya.

Anggaran DPD RI pada tahun 2013 dianggarkan sekitar Rp 1,2 triliun. Menurut Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, anggaran ini termasuk pembangunan kantor di 33 provinsi yang akan dipakai bersama anggota DPR dan DPD.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%