Jumat, 21/09/2012 03:58 WIB

Laporan dari Arab Saudi

DPD RI : Masih Banyak Jamaah Haji yang Asal-asalan Beribadah

Bagus Kurniawan - detikNews
ilustrasi
Madinah - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai pelayanan ibadah untuk jamaah haji Indonesia perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan agar dalam menunaikan ibadah haji dengan benar sesuai ketentuan atau tidak asal-asalan dalam melakukan ibadah.

"Kalau soal katering, pemondokan, transportasi dan lain-lain, saya kira besok tidak ada masalah yang mengganggu. Banyak jamaah yang tidak mempermasalahkan soal itu, karena mereka inginnya bisa pergi beribadah haji," ungkap anggota DPD RI, Sofyan Yahya seusai meninjau persiapan pelaksanaan haji 1433 H di Madinah, Kamis (20/9/2012).

Menurut Sofyan, yang lebih penting ditingkatkan saat ini adalah mengenai pelayanan saat melakukan ibadah di Mekkah. Namun justru masalah tersebut kurang mendapat perhatian. Sebaliknya masalah yang tidak berkaitan langsung dengan prosesi ibadah, seperti pondokan dan katering justru lebih banyak disoroti.

"Saya menilai masih banyak jamaah yang masih asal-asal dalam melaksanakan ibadah haji di Mekkah seperti saat wukuf di Arafah, di Mina dan sebagai. Ini penting karena berkaitan dengan kesempurnaan ibadah haji dan harus dipantau," kata anggota DPD asal Jawa Barat itu.

Dari peninjauan di beberapa perusahaan katering di Madinah seperti Al Andalus dan Al Ahmadi, Sofyan mengaku optimis masalah katering, pondokan dan transportasi akan berjalan lancar. Dia mencontohkan hasil peninjauan di perusahaan katering sudah sesuai standar/ketentuan. Demikian pula soal pemondokan, jamaah akan menempati di kawasan Markaziyah yang dekat dengan Masjid Nabawi.

"Untuk katering, alat-alatnya sudah modern sehingga bisa cepat, meski masih ada juga yang manual. Saya yakin seperti Andalus mampu melayani katering untuk 50 ribu jamaah. Sedangkan perusahaan lainnya di bawah itu," katanya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%