Detik.com News
Detik.com
Kamis, 20/09/2012 18:58 WIB

KPU DKI Tetapkan Pemenang Pilgub DKI 28 September

Iin Yumiyanti - detikNews
KPU DKI Tetapkan Pemenang Pilgub DKI 28 September
Jakarta - Hasil quick count sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai pemenang mengalahkan Foke-Nara. Kemenangan versi quick count itu tinggal menunggu pengesahan resmi dari KPU DKI. Kapan?

"28 September diumumkan penetapan," kata anggota KPU DKI Aminullah saat dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2012).

Sebelum penetapan, KPU DKI akan melakukan rapat pleno lebih dahulu. Seluruh anggota KPU DKI akan hadir dan menggelar rapat di kantor KPU DKI.

"27 September rapat pleno rekapitulasi penghitungan," jelas Aminullah.

Sesuai jadwal di KPU DKI, pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan pada awal Oktober. Bila ada gugatan hasil pemilu, pelantikan akan diundur.

"Pelantikan 7 Oktober. Kalau ada gugatan, pelantikan diundur 1-2 minggu," terangnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%