detikcom
Kamis, 20/09/2012 09:30 WIB

Waspadai Pencatutan Nama Pejabat TNI AL untuk Meminta Sumbangan

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII Manado meminta masyarakat dan anggotanya untuk mewaspadai adanya orang yang mengaku-ngaku sebagai pejabat TNI AL. Para pencatut nama pejabat TNI AL ini kemudian meminta sumbangan kepada yang diteleponnya.

"Kita minta kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak melayani permintaan oknum tersebut, karena pihak Lantamal VIII tidak pernah meminta sumbangan dengan dalih apa pun juga," kata
Danlantamal VIII Laksma TNI Guguk Handayani dalam siaran pers pada detikcom, Kamis (20/9/2012).

Guguk menyatakan aksi-aksi penipuan ini terjadi saat serah terima jabatan Asrena Lantamal VIII dari pejabat lama Kolonel Laut Khimayatul Islam kepada Letkol Laut Bambang Irawan, yang dilakukan Rabu (19/9).

Sementara itu, Kadispen Lantamal VIII Kapten Laut Budi Titiono mengatakan kasus-kasus pencatutan nama pejabat baru di lingkungan TNI AL kerap terjadi. Biasanya para pencatut nama pejabat ini mengontak kepala satuan di bawahnya atau juga rekanan TNI AL untuk meminta-minta sumbangan.

"Selain kepala satuan di bawahnya mereka juga kadang mengontak orang pemda atau pengusaha dan kami minta masyarakat melaporkannya," katanya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%