detikcom
Kamis, 20/09/2012 09:30 WIB

Waspadai Pencatutan Nama Pejabat TNI AL untuk Meminta Sumbangan

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII Manado meminta masyarakat dan anggotanya untuk mewaspadai adanya orang yang mengaku-ngaku sebagai pejabat TNI AL. Para pencatut nama pejabat TNI AL ini kemudian meminta sumbangan kepada yang diteleponnya.

"Kita minta kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak melayani permintaan oknum tersebut, karena pihak Lantamal VIII tidak pernah meminta sumbangan dengan dalih apa pun juga," kata
Danlantamal VIII Laksma TNI Guguk Handayani dalam siaran pers pada detikcom, Kamis (20/9/2012).

Guguk menyatakan aksi-aksi penipuan ini terjadi saat serah terima jabatan Asrena Lantamal VIII dari pejabat lama Kolonel Laut Khimayatul Islam kepada Letkol Laut Bambang Irawan, yang dilakukan Rabu (19/9).

Sementara itu, Kadispen Lantamal VIII Kapten Laut Budi Titiono mengatakan kasus-kasus pencatutan nama pejabat baru di lingkungan TNI AL kerap terjadi. Biasanya para pencatut nama pejabat ini mengontak kepala satuan di bawahnya atau juga rekanan TNI AL untuk meminta-minta sumbangan.

"Selain kepala satuan di bawahnya mereka juga kadang mengontak orang pemda atau pengusaha dan kami minta masyarakat melaporkannya," katanya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
52%
Kontra
48%