Detik.com News
Detik.com
Kamis, 20/09/2012 09:30 WIB

Waspadai Pencatutan Nama Pejabat TNI AL untuk Meminta Sumbangan

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII Manado meminta masyarakat dan anggotanya untuk mewaspadai adanya orang yang mengaku-ngaku sebagai pejabat TNI AL. Para pencatut nama pejabat TNI AL ini kemudian meminta sumbangan kepada yang diteleponnya.

"Kita minta kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak melayani permintaan oknum tersebut, karena pihak Lantamal VIII tidak pernah meminta sumbangan dengan dalih apa pun juga," kata
Danlantamal VIII Laksma TNI Guguk Handayani dalam siaran pers pada detikcom, Kamis (20/9/2012).

Guguk menyatakan aksi-aksi penipuan ini terjadi saat serah terima jabatan Asrena Lantamal VIII dari pejabat lama Kolonel Laut Khimayatul Islam kepada Letkol Laut Bambang Irawan, yang dilakukan Rabu (19/9).

Sementara itu, Kadispen Lantamal VIII Kapten Laut Budi Titiono mengatakan kasus-kasus pencatutan nama pejabat baru di lingkungan TNI AL kerap terjadi. Biasanya para pencatut nama pejabat ini mengontak kepala satuan di bawahnya atau juga rekanan TNI AL untuk meminta-minta sumbangan.

"Selain kepala satuan di bawahnya mereka juga kadang mengontak orang pemda atau pengusaha dan kami minta masyarakat melaporkannya," katanya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%