Detik.com News
Detik.com
Kamis, 20/09/2012 09:30 WIB

Waspadai Pencatutan Nama Pejabat TNI AL untuk Meminta Sumbangan

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII Manado meminta masyarakat dan anggotanya untuk mewaspadai adanya orang yang mengaku-ngaku sebagai pejabat TNI AL. Para pencatut nama pejabat TNI AL ini kemudian meminta sumbangan kepada yang diteleponnya.

"Kita minta kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak melayani permintaan oknum tersebut, karena pihak Lantamal VIII tidak pernah meminta sumbangan dengan dalih apa pun juga," kata
Danlantamal VIII Laksma TNI Guguk Handayani dalam siaran pers pada detikcom, Kamis (20/9/2012).

Guguk menyatakan aksi-aksi penipuan ini terjadi saat serah terima jabatan Asrena Lantamal VIII dari pejabat lama Kolonel Laut Khimayatul Islam kepada Letkol Laut Bambang Irawan, yang dilakukan Rabu (19/9).

Sementara itu, Kadispen Lantamal VIII Kapten Laut Budi Titiono mengatakan kasus-kasus pencatutan nama pejabat baru di lingkungan TNI AL kerap terjadi. Biasanya para pencatut nama pejabat ini mengontak kepala satuan di bawahnya atau juga rekanan TNI AL untuk meminta-minta sumbangan.

"Selain kepala satuan di bawahnya mereka juga kadang mengontak orang pemda atau pengusaha dan kami minta masyarakat melaporkannya," katanya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%