Kamis, 20/09/2012 09:30 WIB

Waspadai Pencatutan Nama Pejabat TNI AL untuk Meminta Sumbangan

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII Manado meminta masyarakat dan anggotanya untuk mewaspadai adanya orang yang mengaku-ngaku sebagai pejabat TNI AL. Para pencatut nama pejabat TNI AL ini kemudian meminta sumbangan kepada yang diteleponnya.

"Kita minta kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak melayani permintaan oknum tersebut, karena pihak Lantamal VIII tidak pernah meminta sumbangan dengan dalih apa pun juga," kata
Danlantamal VIII Laksma TNI Guguk Handayani dalam siaran pers pada detikcom, Kamis (20/9/2012).

Guguk menyatakan aksi-aksi penipuan ini terjadi saat serah terima jabatan Asrena Lantamal VIII dari pejabat lama Kolonel Laut Khimayatul Islam kepada Letkol Laut Bambang Irawan, yang dilakukan Rabu (19/9).

Sementara itu, Kadispen Lantamal VIII Kapten Laut Budi Titiono mengatakan kasus-kasus pencatutan nama pejabat baru di lingkungan TNI AL kerap terjadi. Biasanya para pencatut nama pejabat ini mengontak kepala satuan di bawahnya atau juga rekanan TNI AL untuk meminta-minta sumbangan.

"Selain kepala satuan di bawahnya mereka juga kadang mengontak orang pemda atau pengusaha dan kami minta masyarakat melaporkannya," katanya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nal/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%