Detik.com News
Detik.com

Kamis, 20/09/2012 09:10 WIB

DPD, KPU, dan Bawaslu Pantau Keliling TPS Pilgub DKI

Ganessa Alfadh - detikNews
Jakarta - DPD RI bersama KPU dan Bawaslu memantau proses Pilgub DKI. Sebanyak 6 TPS disambangi, termasuk yang di sekitar lokasi kebakaran.

"Ya kita pantau menyebar di beberapa titik di enam tempat bersama-sama anggota DPD RI asal DKI di Jakarta Selatand, Jakarta Barat, ada yang di tempat kebakaran, tujuannya supaya berjalan dengan baik," kata Ketua DPD RI Irman Gusman, kepada wartawan saat memantau pemungutan suara di TPS RW 2 kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (20/9/2012).

TPS yang akan dikunjungi berada di 6 titik. Yakni di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Pakojan, Kelurahan Kelapa Gading, Kelurahan Pungur, Taman Suropati, dan Apartemen Taman Rasuna.

Sejauh ini, menurut Irman, belum ditemukan kecurangan. Irman beraharap prosesi Pilgub DKI berjalan lancar sesuai tanpa kecurangan dan pelanggaran apapun.

"Sampai saat ini belum ada kecurangan, kita tentu berharap tidak ada kecurangan apapun," tandasnya.

Saat ini rombongan tengah menuju ke TPS di dekat lokasi kebakaran di Tambora.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%