Detik.com News
Detik.com
Kamis, 20/09/2012 09:10 WIB

DPD, KPU, dan Bawaslu Pantau Keliling TPS Pilgub DKI

Ganessa Alfadh - detikNews
Jakarta - DPD RI bersama KPU dan Bawaslu memantau proses Pilgub DKI. Sebanyak 6 TPS disambangi, termasuk yang di sekitar lokasi kebakaran.

"Ya kita pantau menyebar di beberapa titik di enam tempat bersama-sama anggota DPD RI asal DKI di Jakarta Selatand, Jakarta Barat, ada yang di tempat kebakaran, tujuannya supaya berjalan dengan baik," kata Ketua DPD RI Irman Gusman, kepada wartawan saat memantau pemungutan suara di TPS RW 2 kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (20/9/2012).

TPS yang akan dikunjungi berada di 6 titik. Yakni di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Pakojan, Kelurahan Kelapa Gading, Kelurahan Pungur, Taman Suropati, dan Apartemen Taman Rasuna.

Sejauh ini, menurut Irman, belum ditemukan kecurangan. Irman beraharap prosesi Pilgub DKI berjalan lancar sesuai tanpa kecurangan dan pelanggaran apapun.

"Sampai saat ini belum ada kecurangan, kita tentu berharap tidak ada kecurangan apapun," tandasnya.

Saat ini rombongan tengah menuju ke TPS di dekat lokasi kebakaran di Tambora.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%