Rabu, 19/09/2012 18:45 WIB

Bank Dunia: Palestina krisis ekonomi

BBCIndonesia.com - detikNews
Protes menentang harga barang kebutuhan

Warga Palestina melakukan protes menentang tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Bank Dunia memperingatkan Otorita Palestina menghadapi krisis ekonomi mendalam, dengan utang hampir dua miliar dolar.

Pemerintah Palestina masih sangat tergantung pada utang dan bantuan asing, menurut laporan Bank Dunia.

Selain utang sebesar US$2 miliar, anggaran Palestina juga mengalami defisit paling tidak US$400 juta.

Bank Dunia mengatakan sejumlah negara donor seperti Amerika dan sebagian negara-negara Arab tidak memenuhi janji untuk memberikan bantuan.

Bank Dunia juga mengatakan pendudukan Israel semakin menekan perekonomian Palestina.

Laporan itu dikeluarkan beberapa hari setelah ribuan warga Palestina turun ke jalan-jalan untuk memprotes tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Tunggakan gaji PNS

Harga bensin di Palestina sekitar US$2 satu liter, sama seperti harga di Eropa.

Gaji rata-rata warga Palestina di Tepi Barat sekitar US$20 per hari.

Tanpa pinjaman dan bantuan asing, perekonomian Palestina akan runtuh, kata Bank Dunia

Otorita Palestina beberapa kali menunggak membayar gaji pegawai negeri yang berjumlah sekitar 150.000 orang.

Pemerintah juga tergantung pada Israel yang mengumpulkan pajak pendapatan yang dikumpulkan untuk Otorita Palestina.

Wartawan BBC Jon Donnison mengatakan sejumlah pihak khawatir bila kondisi perekonomian tidak membaik, keadaan yang relatif stabil di Palestina akan segera berakhir.

(bbc/bbc)

  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%