Detik.com News
Rabu, 19/09/2012 18:45 WIB

Bank Dunia: Palestina krisis ekonomi

BBCIndonesia.com - detikNews
Protes menentang harga barang kebutuhan

Warga Palestina melakukan protes menentang tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Bank Dunia memperingatkan Otorita Palestina menghadapi krisis ekonomi mendalam, dengan utang hampir dua miliar dolar.

Pemerintah Palestina masih sangat tergantung pada utang dan bantuan asing, menurut laporan Bank Dunia.

Selain utang sebesar US$2 miliar, anggaran Palestina juga mengalami defisit paling tidak US$400 juta.

Bank Dunia mengatakan sejumlah negara donor seperti Amerika dan sebagian negara-negara Arab tidak memenuhi janji untuk memberikan bantuan.

Bank Dunia juga mengatakan pendudukan Israel semakin menekan perekonomian Palestina.

Laporan itu dikeluarkan beberapa hari setelah ribuan warga Palestina turun ke jalan-jalan untuk memprotes tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Tunggakan gaji PNS

Harga bensin di Palestina sekitar US$2 satu liter, sama seperti harga di Eropa.

Gaji rata-rata warga Palestina di Tepi Barat sekitar US$20 per hari.

Tanpa pinjaman dan bantuan asing, perekonomian Palestina akan runtuh, kata Bank Dunia

Otorita Palestina beberapa kali menunggak membayar gaji pegawai negeri yang berjumlah sekitar 150.000 orang.

Pemerintah juga tergantung pada Israel yang mengumpulkan pajak pendapatan yang dikumpulkan untuk Otorita Palestina.

Wartawan BBC Jon Donnison mengatakan sejumlah pihak khawatir bila kondisi perekonomian tidak membaik, keadaan yang relatif stabil di Palestina akan segera berakhir.

(bbc/bbc)

  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%