Detik.com News
Rabu, 19/09/2012 18:45 WIB

Bank Dunia: Palestina krisis ekonomi

BBCIndonesia.com - detikNews
Protes menentang harga barang kebutuhan

Warga Palestina melakukan protes menentang tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Bank Dunia memperingatkan Otorita Palestina menghadapi krisis ekonomi mendalam, dengan utang hampir dua miliar dolar.

Pemerintah Palestina masih sangat tergantung pada utang dan bantuan asing, menurut laporan Bank Dunia.

Selain utang sebesar US$2 miliar, anggaran Palestina juga mengalami defisit paling tidak US$400 juta.

Bank Dunia mengatakan sejumlah negara donor seperti Amerika dan sebagian negara-negara Arab tidak memenuhi janji untuk memberikan bantuan.

Bank Dunia juga mengatakan pendudukan Israel semakin menekan perekonomian Palestina.

Laporan itu dikeluarkan beberapa hari setelah ribuan warga Palestina turun ke jalan-jalan untuk memprotes tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Tunggakan gaji PNS

Harga bensin di Palestina sekitar US$2 satu liter, sama seperti harga di Eropa.

Gaji rata-rata warga Palestina di Tepi Barat sekitar US$20 per hari.

Tanpa pinjaman dan bantuan asing, perekonomian Palestina akan runtuh, kata Bank Dunia

Otorita Palestina beberapa kali menunggak membayar gaji pegawai negeri yang berjumlah sekitar 150.000 orang.

Pemerintah juga tergantung pada Israel yang mengumpulkan pajak pendapatan yang dikumpulkan untuk Otorita Palestina.

Wartawan BBC Jon Donnison mengatakan sejumlah pihak khawatir bila kondisi perekonomian tidak membaik, keadaan yang relatif stabil di Palestina akan segera berakhir.

(bbc/bbc)

  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%