Rabu, 19/09/2012 18:45 WIB

Bank Dunia: Palestina krisis ekonomi

BBCIndonesia.com - detikNews
Protes menentang harga barang kebutuhan

Warga Palestina melakukan protes menentang tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Bank Dunia memperingatkan Otorita Palestina menghadapi krisis ekonomi mendalam, dengan utang hampir dua miliar dolar.

Pemerintah Palestina masih sangat tergantung pada utang dan bantuan asing, menurut laporan Bank Dunia.

Selain utang sebesar US$2 miliar, anggaran Palestina juga mengalami defisit paling tidak US$400 juta.

Bank Dunia mengatakan sejumlah negara donor seperti Amerika dan sebagian negara-negara Arab tidak memenuhi janji untuk memberikan bantuan.

Bank Dunia juga mengatakan pendudukan Israel semakin menekan perekonomian Palestina.

Laporan itu dikeluarkan beberapa hari setelah ribuan warga Palestina turun ke jalan-jalan untuk memprotes tingginya harga pangan dan bahan bakar.

Tunggakan gaji PNS

Harga bensin di Palestina sekitar US$2 satu liter, sama seperti harga di Eropa.

Gaji rata-rata warga Palestina di Tepi Barat sekitar US$20 per hari.

Tanpa pinjaman dan bantuan asing, perekonomian Palestina akan runtuh, kata Bank Dunia

Otorita Palestina beberapa kali menunggak membayar gaji pegawai negeri yang berjumlah sekitar 150.000 orang.

Pemerintah juga tergantung pada Israel yang mengumpulkan pajak pendapatan yang dikumpulkan untuk Otorita Palestina.

Wartawan BBC Jon Donnison mengatakan sejumlah pihak khawatir bila kondisi perekonomian tidak membaik, keadaan yang relatif stabil di Palestina akan segera berakhir.

(bbc/bbc)

Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%