Rabu, 19/09/2012 12:27 WIB

Waketum PD: Tanpa Didorong, SBY Tahu Kapan Harus Copot Menteri

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Waketum PD Max Sopacua meminta semua pihak menunggu hasil evaluasi kabinet dengan sabar. Tanpa perlu didorong, Presiden SBY pasti tahu siapa dan kapan menteri yang harus dicopot.

"Semua hasil evaluasi sudah ada di tangan Presiden. Jangan lagi kegaduhan ini bertambah. Kalau itu hak prerogatif presiden. Jangan saling mendorong. Masa Presiden nggak tahu ada menteri yang kerjanya nggak bagus. Jangan kita dorong-dorong, Presiden tahu kapan harus ambil keputusan sendiri," kata Max kepada detikcom, Rabu (19/9/2012).

Dia kurang sepakat dengan dorongan PKS yang seolah mengarahkan presiden untuk mereshuffle menteri yang tidak maksimal karena yang paling berhak memberikan penilaian adalah presiden berdasar data dari UKP4.

"Itu berdasarkan hasil kerja. Pasti dalam dua tahun ini presiden ingin berbuat lebih baik lagi," katanya.

Max juga mengingatkan agar partai koalisi tak perlu takut kehilangan menterinya. Karena kalau benar ada reshuffle kabinet juga pasti didasarkan banyak pertimbangan termasuk pakta integritas.

"Sesuai pakta integritas saja tentunya. Jangan berbicara macam-macam malah menciptakan opini publik yang kurang baik," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%