detikcom
Rabu, 19/09/2012 12:27 WIB

Waketum PD: Tanpa Didorong, SBY Tahu Kapan Harus Copot Menteri

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Waketum PD Max Sopacua meminta semua pihak menunggu hasil evaluasi kabinet dengan sabar. Tanpa perlu didorong, Presiden SBY pasti tahu siapa dan kapan menteri yang harus dicopot.

"Semua hasil evaluasi sudah ada di tangan Presiden. Jangan lagi kegaduhan ini bertambah. Kalau itu hak prerogatif presiden. Jangan saling mendorong. Masa Presiden nggak tahu ada menteri yang kerjanya nggak bagus. Jangan kita dorong-dorong, Presiden tahu kapan harus ambil keputusan sendiri," kata Max kepada detikcom, Rabu (19/9/2012).

Dia kurang sepakat dengan dorongan PKS yang seolah mengarahkan presiden untuk mereshuffle menteri yang tidak maksimal karena yang paling berhak memberikan penilaian adalah presiden berdasar data dari UKP4.

"Itu berdasarkan hasil kerja. Pasti dalam dua tahun ini presiden ingin berbuat lebih baik lagi," katanya.

Max juga mengingatkan agar partai koalisi tak perlu takut kehilangan menterinya. Karena kalau benar ada reshuffle kabinet juga pasti didasarkan banyak pertimbangan termasuk pakta integritas.

"Sesuai pakta integritas saja tentunya. Jangan berbicara macam-macam malah menciptakan opini publik yang kurang baik," tandasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%