Komisi VIII DPR Sesalkan Beredarnya Film "Innocence of Muslims"

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini menyesalkan adanya film "Innocence of Muslims" yang meresahkan umat beragama. Film yang dibuat di California dan trailernya selama 13 menit beredar di internet ini menggambarkan tokoh suci umat Islam itu seperti badut.

"Bagi umat Muslim, setiap penggambaran akan Nabi Muhammad SAW adalah penghujatan. Sebelumnya juga pernah ada karikatur yang dianggap menghina Nabi Muhammad, hal itu juga telah memicu protes dan kecaman dari masyarakat muslim dan dunia internasional. Apalagi ini film, hal ini sangat sensitif dan mengusik keyakinan umat yang sangat asasi," sesal Jazuli dalam siaran pers kepada detikcom, Rabu (19/8/2012).

Oleh karena itu, lanjut Jazuli, dirinya mengecam kebebasan atas nama seni atau apapun yang mencederai, melukai bahkan menghina keyakinan umat tertentu. Dalam hal ini tentu orang Islam. "Amerika harus mendidik dan menertibkan warganya agar bisa menghormati keyakinan, menghormati perbedaan dan menghormati demokrasi dan mengamalkannya. Jangan mengatasnamakan kebebasan demokrasi sehingga seenaknya mempermainkan dan menghina keyakinan umat lain," tegas Jazuli.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia harus pro aktif bicara langsung kepada Amerika dan negara-negara yang warganya gemar melakukan hal serupa. "Saya mendukung upaya pemerintah untuk pro aktif terhadap Amerika dan negara lainnya maupun melalui PBB agar menghentikan tindakan-tindakan penghinaan terhadap pemeluk agama tertentu. Amerika dapat belajar dari Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila, bebas itu tidak melanggar hak orang lain," saran politisi PKS ini.

Menurut Jazuli lagi, adalah hal yang wajar jika umat Islam tersinggung dengan Film "Innocence of Muslims" dan tindakan penghinaan lainnya. Tapi Jazuli tidak sepakat jika demonstrasi dilakukan secara anarkis karena yang jadi korban anak bangsa juga. "Saya kira wajar saja umat Islam sedunia ini tersinggung dan protes terhadap film itu. Silakan saja berdemonstrasi, tapi jangan anarkis. Pemerintah juga harus menghentikan peredaran film itu di media sosial," pungkas Jazuli.


(van/iqb)

Sponsored Link